Tak Masuk Pengurus DPP Gerindra, Arief Poyuono Kembali ke Buruh

RADAR NONSTOP - Arief Poyuono didepak dari kepengurusan Partai Gerindra. Dirinya tak ada lagi dalam kepengurusan partai berlambang kepala burung itu di periode 2020-2025.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tak lagi memberi jabatan wakil ketua umum pada Poyuono.

"Kembali beraktivitas seperti biasa saja dan fokus membantu pemerintah dari luar saja," ujar Poyuono kepada awak, Minggu (20/9/2020).

BERITA TERKAIT :
Jatuh Bangun Ariza Bisa Jadi Cermin Politisi Lokal Jakarta Yang Mau Melenting Ke Atas

---

Ariza Memang Hoki, Dapat Hadiah Jabatan Wakil Menteri

---

Setelah tak lagi menjadi pengurus, Poyuono mengatakan, akan kembali aktif menangani hak-hak buruh tani dan nelayan. Di Gerindra sendiri, Poyuono sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Gerindra Bidang Buruh dan Ketenagakerjaan.

Ia menuturkan, saat ini banyak buruh di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). 

Selain itu, Poyuono juga menyoroti pengolahan BUMN yang kini mengarah liberalisasi dan pengrusakan pada perusahaan pelat merah tersebut.

"Saya kembali ke habitat saya sebagai aktivis buruh tani dan nelayan, dan berjuang untuk mereka. Apalagi dalam susunan baru di Gerindra, buruh tani dan nelayan tidak lagi diurus selevel Waketum," katanya.

"Jadi ya kembalilah. Udah lama juga saya 10 tahun enggak pernah mimpin aksi-aksi buruh," imbuh Poyuono.

Sebelumnya Gerindra telah mengumumkan kepengurusan baru hasil keputusan Kongres Luar Biasa Gerindra pada Agustus lalu.

Kepengurusan tersebut antara lain terdiri atas Ketua Dewan Pembina Prabowo Subianto dengan sejumlah Wakil Ketua Dewan Pembina mulai dari Rahmawati Sukarnoputri, Hasyim Djojohadikusumo, hingga Sandiaga Uno.

Sufmi Dasco Ahmad ditunjuk sebagai Ketua Harian DPP Gerindra menggantikan ketua harian periode sebelumnya, Laksdya TNI (Purn.) Moekhlas Sidik.

Sementara Arief Poyuono tidak lagi masuk dalam susunan kepengurusan. Ia sebelumnya adalah Wakil Ketua Umum Gerindra Bidang Buruh dan Ketenagakerjaan.