.png)
RADAR NONSTOP - Sebaran pandemi coronavirus di Indonesia masih sangat mengkhawatirkan. KPU dan pemerintah diharapkan lebih mengutamakan kesehatan. Karena itu, Pilkada Serentak 2020 sebaiknya ditunda hingga Covid -19 selesai.
Pernyataan sikap PP Muhammadiyah itu disampaikan Sekretaris Umum Abdul Mu'ti lewat konferensi pers yang disampaikan secara daring, Senin (21/9).
"Untuk menjamin pelaksanaan yang berkualitas, KPU hendaknya mempertimbangkan dengan seksama agar Pemilukada 2020 ditunda pelaksanaannya sampai keadaan memungkinkan," kata Mu'ti dalam konferensi pers secara daring, Senin (21/9).
BERITA TERKAIT :Orang Sawangan Kapok Janji Manis PKS, Imam Bisa Jebol Dilibas Supian?
Dikeroyok Kekuatan Besar, Aktivis 98 Siap Kawal Airin Di Pilkada Banten
PP Muhammadiyah lalu meminta Kementerian Dalam Negeri dan DPR untuk meninjau kembali pelaksanaan Pilkada serentak 2020 ini. Ia menegaskan bahwa keselamatan bangsa serta keselamatan masyarakat jauh lebih utama dibandingkan dengan pelaksanaan Pemilukada.
"Kita lihat baru pendaftaran dan sosialisasi saja terjadi klaster-klaster baru. Bahkan kita liat kekhawatiran semua pihak pelaksanaan pilkada gak mematuhi protokol, perayaan-perayaan dilakukan, dan pengumpulan massa terjadi," kata Mu'ti.
Diketahui, dorongan penundaan Pilkada serentak 2020 menguat setelah lantaran banyak pasangan calon yang melanggar protokol dengan membawa massa saat mendaftar ke KPU pada 4-6 September lalu.
Bawaslu bahkan telah mencatat sebanyak 316 bapaslon dari 243 daerah melakukan pelanggaran protokol kesehatan dalam tahapan pendaftaran.
Tak hanya itu, PP Muhammadiyah juga meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi secara menyeluruh penanganan Covid-19 yang dikerjakan selama ini oleh pemerintah. Jokowi perlu mengevaluasi menteri-menterinya agar penanganan corona bisa dilakukan secara optimal.
"Presiden perlu mengevaluasi para menteri agar meningkatkan performa dan profesionalitas kerja sehingga tidak menimbulkan liabilitas pemerintahan dan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah," kata Mu'ti.
PP Muhammadiyah menganggap Jokowi perlu mengambil alih dan memimpin langsung penanganan corona di Indonesia agar lebih efektif, terarah, dan maksimal.
Kebijakan yang tegas dan komprehensif dalam penanganan Covid-19 juga perlu ada angka penularan bisa terus ditekan.
"Kehadiran Presiden sangat diperlukan di tengah gejala lemahnya kinerja dan sinergi antar kementerian," kata Abdul.
PBNU Minta Pilkada Ditunda
Sebelum PP Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) juga meminta pemerintah untuk menunda tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Selain itu juga ada organisasi dan kelompok masyarakat lainnya yang berharap pilkada ditunda.
Semua permintaan itu dilandasi kecemasan akan pandemi virus corona di Indonesia yang belum berakhir. Terlebih, kasus positif masih terus bertambah dengan angka ribuan setiap hari.
