Calon Yang Bisa Gaet Golput Bakal Menang 

RADAR NONSTOP - Pilkada serentak 2020 dihantui golput. Sebab, disaat pandemi Corona, banyak pihak meminta agar pemilihan kepala daerah ditunda. 

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi melihat ancaman golput akan meningkat di Pilkada Serentak 2020. Berdasarkan hasil survei dia, mayoritas warga meminta gelaran pesta demokrasi ditunda karena pandemi corona belum berlalu.

"65 persen warga secara nasional berharap penundaan pemilu. Saya menduga angkanya akan meningkat lebih tajam, kalau kita lakukan survei di hari terakhir seiring dengan permintaan NU atau Muhammadiyah atau ormas lainnya," ucap Burhanuddin dalam webinar bertajuk "Perempuan dan Pilkada," Minggu (27/9/2020).

BERITA TERKAIT :
Calon Wakil Bupati Tangerang Jadi Ledekan Mendagri, Irvansyah Gak Paham Inflasi Mau Jadi Kepala Daerah

---

KPU Jakarta Main Ancam, Gerakan Coblos Tiga Calon Hak Warga Negara

---

Burhanuddin menerangkan, meningkatnya permintaan penundaan pilkada di tengah pandemi harus dipahami bahwa ini akan menjadi sumber golput. Dengan demikian ancaman pilkada tahun ini adalah meningkatnya angka golput tersebut.

"Tetapi buat saya, kalau keputusan politik diambil dengan asumsi makin meningkat permintaan penundaan, terutama dari warga yang akan menghadapi pilkada di tahun ini itulah sumber golput terbesar kita. Jadi ancaman pilkada di 270 wilayah di tengah bencana ini adalah meningkatnya golput. Jadi 65 persen di bulan Juli yang minta penundaan adalah sumber golput terbesar," imbuhnya.

Selain itu, lanjut Burhanuddin, legitimasi pemenang pemilu di tengah pandemi juga akan berkurang. Pasalnya rumus pilkada dan pandemi jelas berlawanan. Pilkada menuntut besarnya partisipasi, sedangkan pandemi menuntut adanya absensi atau ketidakhadiran.

Dengan perbedaan mendasar rumus pilkada dan pandemi ini, ia menilai pemerintah dan DPR terlalu memaksakan gelaran pesta demokrasi tersebut. Implikasinya ancaman golput akan meningkat.

"Efeknya beragam. Satu, legitimasi pemenang pemilu juga berkurang. Karena pilkada dan pandemi ini rumusnya berlawanan. Pilkada menutut partisipasi semaksimal mungkin. Pandemi menuntut absensi. Jadi dua hal yang tidak bisa dikawinkan tapi oleh pemerintah dan DPR dipaksakan berjalan," pungkasnya.