Hadapi Demo Mahasiswa, Anies Baswedan Temui Pendemo, Mahfud MD Jumpa Pers 

RADAR NONSTOP - Beda pemimpin memang beda gaya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman dan Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sujana menemui massa mahasiswa.

Mereka mendengarkan protes mahasiswa terkait omnibus law UU Cipta Kerja. 

"Saya dan teman-teman dari pagi sampai malam kemudian tetap kokoh berada pada pergerakan ini, kemudian menuntut apa yang menjadi keresahan bagi bangsa Indonesia, betul? Di hadapan gubernur yang saya hormati, di beberapa provinsi di Indonesia masing-masing sudah menyatakan sikap dan kemudian menolak UU omnibus law," kata salah seorang perwakilan mahasiswa, di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Kamis (8/10/2020).

Dia meminta Anies menyuarakan sikap mahasiswa menolak omnibus law UU Cipta Kerja yang baru disahkan DPR. 

"Statement penting dari Bapak Anies Baswedan sungguh kami harapkan malam ini agar kami kemudian pulang dengan hati tenang kami bisa tidur kami bisa kemudian beraktivitas lagi," ujar dia.

Anies pun merespons pernyataan mahasiswa tersebut. Anies menegaskan menghormati semua pihak yang menyampaikan aspirasinya.

"Teman-teman semua, setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya. Dan setiap warga negara bisa menyampaikan pendapatnya hari ini kami menghormati hak warga negara. Karana itu tadi kita sudah dengar apa yang jadi aspirasi, betul? Saya ingin kepada semuanya memastikan bahwa hak itu terjaga. Hak itu tidak boleh hilang karena itulah negeri kita disebut sebagai negeri kita yang merdeka," ujar Anies.

"Sekarang saya ingin sampaikan kepada semua bahwa apa yang menjadi aspirasi tadi yang sudah diungkapkan, besok kita akan sampaikan dan kita akan teruskan aspirasi itu. Besok akan kita lakukan pertemuan itu. Jadi teman-teman sekalian saya apa yang tadi disampaikan tadi secara lisan, banyak yang merekam di sini, besok akan diteruskan dan teman-teman sekalian ingatlah bahwa yang namanya menegakkan keadilan adalah tanggung jawab kita semua dan anda semua sedang berusaha menegakkan keadilan," ujar Anies.

"Karena itu jalankan juga dengan sebaik-baiknya, jalankan dengan tertib, siap tertib? Siap sampai rumah selamat? Siap sampai rumah tertib? Kita harus buktikan bahwa kita adalah orang-orang yang kata-katanya bisa dipercaya. Ketika kita akan mengatakan kami akan tertib, tunjukkan tertib itu. Ketika kita akan bisa menjaga keselamatan warga yang lain, tunjukkan keselamatan warga itu. Betul tidak?" sambung Anies.

Dia juga mengingatkan soal potensi penularan COVID. Anies berharap semua mahasiswa dapat pulang dengan selamat.

"Apalagi sekarang ini sedang ada wabah COVID, ini semua berisiko, saudara-saudaranya yang merasa dirinya pejuang yang menyadari pejuang, pulang ke rumah justru sakit, harus semua sehat. Besok saya akan teruskan, kita akan teruskan, teman-teman kita akan teruskan. Sekarang saatnya sudah terdengar selesai, kita semua, anda saya kita kembali ke rumah masing-masing pantau ikuti perkembangan karena itu adalah perjuangan kita semua. Setuju?" tutur Anies disambut teriakan mantap oleh pendemo.

Sementara mahasiswa yang ditemui wartawan menyatakan, aksi menteri Jokowi yang terkesan tidak berani menemui pendemo. "Di sini ketahuan mana pemimpin yang bernyali," ungkap Rika, mahasiswi di kawasan Bundaran HI.

Harusnya kata dia, Jokowi dan para menterinya berani menemui mahasiswa. "Lha ini cuma jumpa pers dan Jokowi kok pergi entah ke mana," tukasnya.

Ini Kata Menkopolhukam

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud menggelar jumpa pers. Mahfud ditemani Kapolri Jenderal Idham Azis, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Selain itu ada juga Mendagri Tito Karnavian dan Kepala BIN Budi Gunawan.

"Yang sekarang ramai karena banyak hoax," ujar Mahfud dalam jumpa pers di kantornya, Kamis (8/10/2020).

Mahfud lantas memaparkan beberapa hoaks yang beredar. Dia menyebut kabar-kabar itu tidak benar.

"Misalnya di undang-undang ini tidak ada pesangon bagi orang yang PHK, itu tidak benar, pesangon justru ada," kata Mahfud.

"Dibilang tidak ada cuti, cuti haid, cuti hamil dan sebagainya, di sini ada di undang-undang ini. Dibilang mempermudah PHK, itu tidak benar juga, karena justru sekarang PHK itu harus dibayar kalau belum putus di pengadilan. Oleh sebab itu di undang-undang ini ada jaminan kehilangan pekerjaan, ini dibilang tidak ada, hoaks yang banyak," imbuhnya.

Selain itu Mahfud menyebutkan pula adanya hoaks mengenai isu pendidikan dalam undang-undang itu. Mahfud turut menyebut hal itu tidak benar.

"Pemerintah menghormati kebebasan berpendapat dan menyampaikan aspirasi terkait dengan UU Cipta Kerja sepanjang semua itu dilakukan dengan damai, menghormati hak-hak warga yang lain, dan tidak mengganggu ketertiban umum," tegasnya.