.png)
RN – Pasangan capres dan cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo – Mahfud MD akan menerapkan sistem Satu Data bagi masyarakat Indonesia melalui program kerja KTP SAKTI, apabila nantinya terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2024 – 2029.
Sehingga, dengan KTP SAKTI tersebut, maka masyarakat di seluruh penjuru Tanah Air akan dapat mengakses berbagai bantuan pemerintah dengan lebih mudah.
BERITA TERKAIT :Meski Kecewa Mahfud Terima Keputusan MK
Target 10 Kursi PPP Jakarta Ambyar, Gerbong Syaiful Rachmat Harus Dibongkar?
“Ketika sistem Satu Data itu nanti sudah baik, maka penyaluran bantuan sosial dari pemerintah itu otomatis akan menjadi lebih tepat sasaran,” kata Haris Pertama selaku juru bicara (Jubir) Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar – Mahfud MD dalam keterangan resminya, baru-baru ini.
Haris menjelaskan, KTP SAKTI merupakan sebuah kartu yang dipegang masyarakat untuk mendapatkan akses program. Nantinya mereka yang berhak mendapatkan bantuan, bisa ada dalam satu data dan dikelola oleh pemerintah.
“KTP Sakti ini merepresentasikan semuanya, tinggal pendataannya dibuat dengan baik, pengelolaannya dengan sistem yang baik dan KTP-nya tinggal dipakai dengan card reader saja,” jelas Haris.
KTP SAKTI ini, lanjut Haris, mengacu pada KTP elektronik yang sudah diterapkan saat ini. “Sebenarnya kalau dilihat itu sama. Intinya bagaimana lebih sederhana, tidak menyusahkan rakyat, cepat, sat set, tas tes,” ucap Haris.
Edisi Cetak Radar Nonstop. Terbit Setiap Senin-Jumat
Menurut Haris, kesamaan itu menunjukkan bahwa Ganjar – Mahfud MD memiliki pandangan yang sejalan dengan Presiden Jokowi.
“Jadi, malah kami sendiri yang sudah memiliki pandangan ini, yang sejalan pemikirannya, yang bisa mempercepat apa yang sudah dirintis oleh Presiden Jokowi. Itu semua ada di Pak Ganjar dan Pak Mahfud serta tim yang mendukung,” beber Haris.
Lebih lanjut Haris menambahkan, pada prinsipnya, yang sudah baik akan diteruskan, bahkan diperbaiki lagi supaya menjadi semakin baik. Sementara yang belum baik, akan diperbaiki supaya menjadi baik. Inilah makna dari perbaikan dan kemajuan.
Makanya, sikap Ganjar – Mahfud MD terkait program bansos ini sangat tegas yakni komitmen akan tetap melanjutkannya, mengingat ini program yang sangat diperlukan oleh masyarakat miskin.
Apalagi ini program pemerintah yang sudah disetujui oleh DPR RI, dan anggarannya sudah disiapkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan penyalurannya melalui Kementerian Sosial (Kemensos), walaupun ada sebagian kecil yang diserahkan secara langsung oleh Presiden Jokowi.
Haris mengakui saat ini, bansos pemerintah ditengarai sedang digunakan sebagai alat kampanye pasangan yang mengklaim sebagai penerus pemerintahan Jokowi – Ma’ruf. Apalagi, sebagian bansos itu disalurkan dengan label bantuan presiden.
“Bansos adalah hak warga miskin yang programnya sudah disetujui DPR RI, anggarannya disiapkan Kementerian Keuangan, dan penyalurannya melalui Kementerian Sosial. Ini program resmi pemerintah, bukan bantuan presiden,” tegas Haris.
