Rabu,  24 April 2024

PAN DKI Dorong Bentuk Tim Independen Usut Kematian 6 Laskar FPI

SN
PAN DKI Dorong Bentuk Tim Independen Usut Kematian 6 Laskar FPI
Penasihat Fraksi PAN DKI, Zita Anjani (Foto: Net)

RADAR NONSTOP - Kasus kematian 6 orang laskar Front Pembela Islam (FPI) terus menyedot perhatian publik. Beberapa hari tetakhir beragam reaksi pun muncul dari setiap kalangan masyarakat.

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD DKI Jakrta menganggap kematian 6 orang tersebut merupakan ujian kemanusiaan bangsa Indonesia saat ini. Hal itu diungkapkan wakil ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN, Zita Anjani.

Zita meminta agar pemerintah dan/atau pihak berwenang lainnya segera membentuk tim independent untuk mengungkap fenomena kemanusiaan  yang bergejolak belakangan ini.

BERITA TERKAIT :
Gaduh Fasos Fasum, DPRD DKI Sebut Pengembang Perumahan Jelambar CV Harapan Baru? 
Fasos Fasum Jakarta Senilai Triliunan Rupiah Gak Jelas, Pemprov Jangan Anggap Enteng BPK?

"Kami dari Fraksi PAN DKI Jakarta mendorong pihak berwenang agar segera membentuk team independent yang bertugas mengusut tuntas kasus ini," Katanya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (10/12/2020).

"Menanggapi fenomena yang bergejolak akhir-akhir ini, saya menganggap itu semua adalah realitas sosial kemanusiaan kita. Rasa yang membuktikan kita manusia seutuhnya atau tidak, sedang di uji saat ini," sambungnya.

Puteri Wakil Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan ini berharap pihak berwenang, dalam hal ini kepolisian untuk bekerja maksimal dan profesional. Selain demi rasa keadilan, hal tersebut akan berdampak kepada kententraman masyarakat.

"Saya berharap pihak berwenang bisa bekerja maksimal dan profesional. Karena ini berkaitan erat dengan rasa keadilan, rasa kemanusiaan, serta berdampak pada ketentraman hidup berbangsa dan bernegara," ungkapnya.

Perempuan yang juga menjadi penasihat Fraksi PAN kebon Sirih ini pun meminta agar kematian 6 pemuda asal DKI Jakarta itu dapat segera diusut hingga tuntas.

"Saya berharap kasus matinya 6 orang muda mudi DKI Jakarta harus diusut tuntas oleh pihak berwenang," pungkasnya.

#FPI   #DPRD   #HRS