RADAR NONSTOP - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta mulai dibenci. Para politisi Kebon Sirih itu menilai kalau PSI tidak konsisten dalam setiap keputusan yang sudah disepakati dewan.
Saat rapat paripurna, beberapa DPRD melakukan aksi walk out alias WO saat PSI menyampaikan pandangan umumnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR-PZ).
"Wajar saja kalau teman-teman fraksi kesal kepada PSI. Karena, mereka sering melanggar kesepakatan dan tidak komit," tegas anggota DPRD dari Fraksi Gerindra yang namanya enggan disebutkan, Selasa (15/12).
BERITA TERKAIT :PPP DKI Aja Ambruk, RIDO Bisa Kena Prank Sandiaga Uno?
Pengamat: Orang Lama Jangan Ikut Seleksi, DPRD Harus Audit Anggaran KPID Jakarta
Anggota DPRD Fraksi Golkar Jamaludin menilai, kalau PSI tidak komitmen dalam kesepakatan yang sudah disepakati. "Iyalah jangan juga mencari pencitraan tapi mengorbankan yang lain. Kalau gak sepakat dari awal dong jangan teriak-teriak di luar," tegasnya.
"Tidak, jadi ini tidak ada kesepakatan. Ini murni saya aja. Karena saya sudah kecewa dengan sikap-sikap seperti itu, apalagi ada bahasa bahwa DPRD ini merampok uang rakyat. Saya tersinggung, saya ngerampok siapa yang saya rampok. Kalau dia berani, ngomong sendiri sini jangan di media. Dia laki-laki apa perempuan itu yang ngomong rampok-rampok itu. Gitu maksud saya," ungkap Jamaludin.
Sementara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menanggapi aksi anggota DPRD DKI Jakarta yang ramai-ramai walk out saat pihaknya membacakan pandangan umum dalam rapat paripurna.
"Apa pun yang terjadi, kami akan terus menyuarakan kepentingan rakyat. Kami terus berkomitmen menjaga uang rakyat. Tentunya pilihan yang diambil kami kemarin akan membawa konsekuensi secara politik," kata Ketua DPW PSI Michael Victor Sianipar kepada wartawan, Senin (14/12/2020).
Michael menyebut pihaknya menghormati keputusan anggota DPRD DKI yang memilih walk out saat pembacaan pandangan Fraksi PSI. Namun Michael meminta semua fraksi bisa lebih fokus mempersiapkan diri untuk membahas perda besar terkait Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR-PZ).
"Kami menghargai sikap dari rekan-rekan yang lain sebagai bentuk kritik terhadap kami. Sekarang DKI sedang mempersiapkan diri untuk membahas revisi Perda Rencana Detail Tata Ruang yang penjadwalannya sangat singkat di akhir tahun," ungkap Michael.