Rabu,  27 November 2024

Hari Ini, Taufik Kurniawan Akan ‘Dipermak’ KPK

RN/JPNN
Hari Ini, Taufik Kurniawan Akan ‘Dipermak’ KPK
Politisi PAN, Taufik Kurniawan - Net

RADAR NONSTOP - KPK menghimbau Taufik Kurniawan kooperatif. Wakil Ketua DPR RI itu dijadwalkan akan ‘dipermak’ komisi anti rasuah terkait dana alokasi khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen, Kamis (1/11/2018).

"Kami imbau agar saudara TK kooperatif dan datang pada pemeriksaan besok," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Rabu (31/10).

Namun, Febri belum bisa menjelaskan lebih lanjut dalam kapasitas apa pemeriksaan untuk Taufik Kurniawan tersebut.

BERITA TERKAIT :
Wakil Ketua DPRD Ungkap Kota Bekasi Darurat Kekurangan Guru
Ketua Komisi IV: Kategori Kota Bekasi Jadi Kota Layak Anak Jangan Hanya Di Atas Kertas

“Kapasitasnya apakah sebagai saksi untuk tersangka yang lain atau sebagai tersangka nanti perlu saya pastikan dulu, tetapi yang pasti besok diagendakan pemeriksaan yang bersangkutan," ucap Febri.

KPK pada Selasa (30/10) resmi menetapkan politikus Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai tersangka. Penerimaan hadiah atau janji oleh Taufik Kurniawan terkait perolehan anggaran DAK fisik pada perubahan APBN Tahun Anggaran 2016 untuk alokasi APBD Perubahan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016.

Diduga Taufik Kurniwan menerima sekurang kurangnya sebesar Rp 3,65 miliar. Atas perbuatannya tersebut, Taufik Kurniawan disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pasal itu mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dengan hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

 

#KPK   #DPR   #PAN