Kudeta Militer Myanmar, Joe Biden Minta Dunia Harus Bersatu Untuk Bebaskan Aktivis  

RN - Presiden Amerika Serikat Joe Biden kesal dengan ulah kudeta Myanmar. Dia mengancam akan memberlakukan kembali sanksi terhadap Myanmar. 

Biden juga menyerukan dunia internasional untuk menekan militer Myanmar agar melepaskan kekuasaan.

Dilansir dari Reuters, Selasa (2/2/2021) Biden mengutuk pengambilalihan kekuasaan oleh militer dan penahanan pemimpin terpilih dan peraih Nobel, Aung San Suu Kyi. Biden menyebut hal itu sebagai serangan langsung terhadap transisi negara menuju demokrasi dan supremasi hukum.

BERITA TERKAIT :
60 Hari Jelang Berakhir Masa Jabatan, Joe Biden Kompori Ukraina Bom Rusia 

---

Dibully Donald Trump & Joe Biden Lempar Handuk, Mundur Dari Pencalonan Sebagai Presiden AS

---

Krisis di Myanmar menandai ujian besar pertama atas janji Biden untuk lebih banyak berkolaborasi dengan sekutu dalam tantangan internasional, terutama akibat meningkatnya pengaruh China. Sikap itu kontras dengan pendekatan 'America First' yang sering dilakukan mantan Presiden Donald Trump.

"Komunitas internasional harus bersatu dalam satu suara untuk menekan militer Burma (Myanmar) agar segera melepaskan kekuasaan yang telah mereka rebut, membebaskan para aktivis dan pejabat yang ditangkap," kata Biden dalam sebuah pernyataan.

"Amerika Serikat mencabut sanksi terhadap Burma selama dekade terakhir berdasarkan kemajuan menuju demokrasi. Berubahnya kemajuan itu akan membutuhkan tinjauan segera atas otoritas dan undang-undang sanksi kami, diikuti dengan tindakan yang tepat," katanya.

Biden memperingatkan bahwa Amerika Serikat memperhatikan orang-orang yang mendukung rakyat Burma di saat yang sulit ini.

"Kami akan bekerja dengan mitra kami di seluruh kawasan dan dunia untuk mendukung pemulihan demokrasi dan supremasi hukum, serta meminta pertanggungjawaban mereka untuk membatalkan transisi demokrasi Burma," katanya.

Biden meminta militer di Myanmar untuk mencabut semua pembatasan telekomunikasi dan menahan diri dari kekerasan terhadap warga sipil.

Seorang pejabat AS kemudian mengatakan kepada Reuters bahwa pemerintah telah melakukan diskusi internal untuk menyusun tanggapan seluruh pemerintah dan berencana untuk berkonsultasi dengan Kongres.