.png)
RN - Korban tewas gempa dahsyat di Myanmar terus bertambah. Hingga saat ini jumlah korban sudah 3.354 orang, Sabtu (5/4/2025).
Sementara sebanyak 4.850 orang terluka dan 220 orang dilaporkan hilang. Diprediksi jumlah korban gempa bisa mencapai sekitar 10 ribu orang.
Tragisnya, kantor Hak Asasi Manusia PBB pada Jumat (4/4/2025) menyatakan, militer Myanmar membatasi bantuan kemanusiaan bagi korban gempa di daerah-daerah yang dianggap menentang pemerintahan.
BERITA TERKAIT :Gunung Gede Bogor Sedang Tidak Baik-Baik Saja, Sudah 21 Kali Gempa
"Pembatasan bantuan merupakan bagian dari strategi untuk mencegah bantuan sampai ke populasi yang dianggap tidak mendukung perebutan kekuasaan pada tahun 2021," kata James Rodehaver, kepala tim OHCHR di Myanmar, yang berbicara melalui tautan video dari Bangkok, melansir Reuters, Sabtu (5/4/2025).
Ia melanjutkan, kebutuhan akan bantuan sangat mendesak di wilayah Sagaing di Myanmar. Waktu tidak cukup untuk membantu mereka yang membutuhkan.
"Serangan udara mengkhawatirkan, mengejutkan, dan harus segera dihentikan. Fokusnya harus pada pemulihan kemanusiaan," kata juru bicara kantor hak asasi manusia PBB Ravina Shamdasani kepada wartawan di Jenewa.
Sementara itu, pemimpin pemerintahan militer Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, kembali ke ibu kota Naypyitaw setelah perjalanan luar negeri yang langka untuk menghadiri pertemuan puncak di Bangkok, Thailand. Pada pertemuan negara-negara Asia Selatan dan Tenggara, ia bertemu secara terpisah dengan para pemimpin Thailand, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, dan India.
Min Aung Hlaing menegaskan kembali kepada Perdana Menteri India Narendra Modi rencana junta untuk mengadakan pemilihan umum yang "bebas dan adil" pada bulan Desember, kata media pemerintah Myanmar.
Modi menyerukan gencatan senjata pascagempa dalam perang saudara Myanmar agar dibuat permanen, dan mengatakan pemilu harus "inklusif dan kredibel", kata juru bicara urusan luar negeri India pada hari Jumat.
Para kritikus mencemooh pemilihan yang direncanakan sebagai tipuan untuk mempertahankan kekuasaan para jenderal melalui proksi.
Sejak menggulingkan pemerintahan sipil terpilih dari peraih Nobel Aung San Suu Kyi pada 2021, militer telah berjuang untuk menjalankan Myanmar. Militer meninggalkan ekonomi dan layanan dasar, termasuk perawatan kesehatan, dalam keadaan hancur. Situasi ini diperburuk oleh gempa bumi 28 Maret.
PBB menyatakan, perang saudara yang terjadi setelah kudeta telah menyebabkan lebih dari 3 juta orang mengungsi. Perang saudara membuat kerawanan pangan meluas dan lebih dari sepertiga penduduk membutuhkan bantuan kemanusiaan.
Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB menuduh junta militer membatasi distribusi bantuan ke wilayah-wilayah yang tidak mendukung kekuasaan mereka.
Laporan tersebut juga menyatakan bahwa PBB tengah menyelidiki 53 serangan junta terhadap oposisi, termasuk serangan udara, dengan 16 di antaranya terjadi setelah pengumuman gencatan senjata yang disampaikan pada Rabu lalu.
Pemerintah China mengeluarkan pernyataan keras terhadap Myanmar setelah insiden penembakan terhadap konvoi tim medis China yang sedang menjalankan misi kemanusiaan untuk mencari dan menolong korban gempa dahsyat di Myanmar.
Namun juru bicara pemerintahan militer Myanmar mengatakan Palang Merah China tidak memberi tahu mereka bahwa konvoinya berada di zona konflik pada Rabu (2/4/2025).
Ia mengakui bahwa pasukannya telah melepaskan tembakan peringatan ke konvoi bantuan Palang Merah China.
Juru bicara pemerintah militer Myanmar, Zaw Min Tun mengatakan Palang Merah China tidak memberi tahu pemerintah bahwa konvoinya berada di zona konflik pada Selasa (1/4/2025) malam.
Sekelompok tentara melepaskan tembakan ke udara setelah konvoi, yang meliputi kendaraan lokal, gagal berhenti.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun mengatakan tim penyelamat dan perlengkapannya aman, dan mengimbau semua pihak di Myanmar untuk memastikan keselamatan para penyelamat.
“Penting untuk menjaga agar rute transportasi bantuan tetap terbuka dan tidak terhalang,” kata Guo dalam konferensi pers.
