.png)
RN - Menanggapi pernyataan Presiden RI Joko Widodo yang menyatakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali hingga kini tidak efektif, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan pihaknya akan meminta pendapat para ahli guna menentukan status PPKM kedepan.
"Pemprov DKI Jakarta terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, menyerahkan kepada ahli terkait PPKM ke depan, PPKM ke tiga baiknya gimana," kata Ariza di Jakarta, Selasa (2/2/2021).
Namun demikian, Ariza mengaku dengan PPKM tersebut dinilainya cukup baik lantaran telah menyeragamkan pola pengendalian covid-19 se-pulau Jawa dan Bali. Ariza menyebut dengan PPKM itu substansi materi penanganan covid-19 di Jabodetabek pun menjadi seragam.
BERITA TERKAIT :PKS Kasih Selamat Ke Anies Bawa Pramono Jadi Gubernur DKI, Mulyono Gak Laku Dong?
Golput Di Jakarta Bengkak, Anggaran KPU Rp 900 Miliar Diminta Diaudit
"Jadi dengan PPKM atau PSBB Tansisi ini kebijakan baik itu ada keseragaman, kesamaan dari provinsi. Ini sangat baik juga substansi materi dari PPKM itu disamakan tidak hanya di Jakarta dan Bodetabek tapi Jawa dan Bali," jelasnya.
Lebih lanjut Ariza pun berharap ke depannya dari kebijakan PPKM ada peningkatan fasilitas kesehatan di sekitar Bodetabek. Pihaknya berharap pemerintah pusat bisa tingkatkan berbagai fasilitas di Bodetabek dan luar Jabodetabek, seperti di Jawa dan Bali pun perlu ada peningkatan fasilitas.
"Dengan adanya peningkatan fasilitas membantu percepatan, pencegahan dan penanganan," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tidak efektif mengatasi penyebaran COVID-19 di Indonesia. Menurut Jokowi ini karena penerapan PPKM di sebagian daerah Jawa dan Bali tidak tegas.
"Saya ingin menyampaikan mengenai yang berkaitan dengan PPKM, tanggal 11-25 Januari, kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif," kata Jokowi dalam video rapat terbatas yang diunggah akun Sekretariat Presiden di Youtube pada hari Minggu (31/1) kemarin.
