Paus Fransiskus Juga Teriak Soal Kudeta Militer Myanmar

RN - Paus Fransiskus akhirnya angkat suara soal kudeta di Myanmar. Paus mendesak militer untuk bisa hidup berdampingan secara demokratis.

"Saya berdoa agar mereka yang berkuasa di negara ini akan bekerja ... menuju kebaikan bersama," katanya dari balkon yang menghadap ke Lapangan Santo Petrus, Vatikan setelah pembacaan doa pada Minggu (7/2) waktu setempat.

Seperti dilansir AFP, Senin (8/2/2021) Paus, yang pernah mengunjungi Myanmar pada 2017, menyerukan "keadilan sosial, stabilitas nasional, dan koeksistensi demokrasi yang harmonis".

Warga Myanmar menggelar aksi demo besar-besaran untuk memprotes kudeta militer. Menurut perkiraan, jumlah pengunjuk rasa di Yangon mencapai 100.000 orang di mana demonstrasi besar-besaran juga terjadi di kota-kota lain. Mereka mengutuk kudeta yang membuat terhentinya demokrasi yang telah diusahakan Myanmar setelah 10 tahun.

Unjuk rasa yang terjadi di Myamar mendorong militer melakukan blokade Internet nasional.

Seruan online untuk memprotes kudeta memicu munculnya kelompok perlawanan yang lebih berani, termasuk aksi warga yang memukulkan panci dan wajan, yang secara tradisional dikaitkan dengan mengusir roh jahat.

Militer Myanmar menahan Suu Kyi sejak 1 Februari lalu saat militer melancarkan kudeta dan mengumumkan pengambilalihan kekuasaan. Kini, kekuasaan atas Myanmar berada di tangan Panglima Militer Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, yang akan memimpin Myanmar selama masa darurat selama setahun ke depan.

Sementara pihak militer menuduh kalau Suu Kyi yang juga sebagai penasihat presiden melakukan impor ilegal. 

Dokumen yang diserahkan kepolisian ke pengadilan menyebutkan Suu Kyi mengimpor alat komunikasi radio walkie-talkie. Alat komunikasi itu ditemukan oleh polisi saat mereka menggeledah rumah Suu Kyi di ibu kota Myanmar, Naypyitaw.

Kepolisian Myanmar menahan Suu Kyi sampai 15 Februari 2021. Militer Myanmar mengambil alih pemerintahan secara paksa lewat kudeta pada Senin pagi. 

Tentara juga menangkap Presiden Win Myint, serta sejumlah politisi dan aktivis. Kudeta militer itu langsung dikecam oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan negara-negara Barat.