RN - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria meminta DPRD DKI Jakarta tidak serta merta menolak usulan Pemprov DKI berkaitan dengan pengajuan nama calon Wali Kota Jakarta Selatan.
Ariza, panggilan akrab Ahmad Riza Patria mengajak legislator di Kebon Sirih itu berdiskusi jika menemukan persoalan yang kurang pas terhadap dua nama calon Wali Kota yang sebelumnya diajukan Anies Baswedan tersebut.
"Silakan sampaikan kalau ada yang kurang pas, kita diskusi lah, dialog. tapi perlu kami sampaikan juga pemprov, Pak Gubernur dalam menyusun, memutuskan kita mempertimbangkan banyak hal dan tentu untuk kebaikan kota Jakarta dan masyarakatnya," ujar Ariza di Jakarta, Selasa (16/2/2021) sore.
BERITA TERKAIT :DPRD Tangsel Tancap Gas, Kebut 12 Raperda Di 2025
PPP DKI Aja Ambruk, RIDO Bisa Kena Prank Sandiaga Uno?
Lebih lanjut, Ketua DPD Partai Gerindra itu menegaskan bahwa penunjukan seseorang menjadi pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta bukan hal yang ujug-ujug. Ia memastikan semua terporses sesuai dengan beberapa aspek yang sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Tidak ujug-ujug orang jadi wakil, jadi wali kota, jadi kadis, tidak. semua ada proses sesuai dengan kepangkatan, administrasi harus dipenuhi, tentu integritas, kompetensi, semua harus dipenuhi semua." Ungkapnya.
"Kalau ada teman-teman yang belum setuju, nanti kami diskusikan, apa yang menjadi penyebab," sambungnya.
Sementata itu, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi mengatakan kedua nama calon Wali Kota Jaksel tersebut dikembalikan karena dianggap tidak layak menduduki jabatan pimpinan wilayah.
Politikus PDI Perjuangan itu mencoret nama Isnawa Aji lantaran pernah memberi keterangan yang tidak memberikan solusi saat ditanya wartawan dalam pengendalian banjir.
Saat banjir di Pejaten Timur pekan kemarin, Isnawa justru memberikan keterangan yang dianggap tidak layak sebagai pejabat publik. Saat ditanya solusi banjir saat itu, Isnawa disebut memberikan jawaban korban banjir hanya perlu mengungsi di masjid, lalu setelah kembali ke rumah banjir sudah surut.
"Ini kan pemimpin wilayah. Ini kan tidak layak. Dari sini kami melihat ini belum layak. Harusnya kan bekas (kepala dinas) LH paham banjir." Ujar Pras.
Sedangkan, Yani Wahyu dianggap punya rekam jejak yang kurang baik saat menjadi Camat Penjaringan. Saat menjadi camat, Yani diketahui pernah menodongkan senjata airsoft gun kepada kerabatnya.