Mahasiswa Persis Sebut 'Petani Millenial' Besutan Ridwan Kamil Tak Jelas

RN - Netizen di Jawa Barat belakangan ramai memperbincangkan program Petani Millenial yang digagas Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Pasalnya, Program tersebut tidak tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat.

Aktivis Mahasiswa Persatuan Islam, Nanang Indrawan menilai program besutan Ridwan Kamil tersebut tidak akan terukur serta tidak terstruktur dengan baik lantaran tidak memiliki landasan anggaran yang jelas. Bahkan, ucap Nanang, Jika Ridwan Kamil memaksakan gagasannya itu, Dinas terkait akan menjadi sasaran masyarakat.

"Saya menyayangkan diskresi Pak Gubernur soal Petani Millenial. Bisa dibayangkan, program itu engga ada di RPJMD, jadi saya kira engga bisa terukur, bahkan engga terstruktur dengan baik," katanya di Bandung, Sabtu (20/2/2021).

"Makanya, sebaiknya Pak Gub kaji ulang atau batalkan petani millenial itu, jangan sampai akhirnya masyarakat merasa di pingpong karena program nya ada, tapi anggaran belum jelas. Kasihan juga lah Dinas terkait," sambungnya.

Lebih lanjut, Nanang mempertanyakan sikap Ridwan Kamil yang terkesan one man show dalam program petani millenial itu. Dari hasil penelusuran nya, Ridwan Kamil tidak melibatkan stakeholder lainnya dalam mengeluarkan program besar seperti petani millenial tersebut.

"Saya heran, untuk kebijakan sebesar itu, Pak Gub seperti jalan sendiri, tidak melibatkan stakeholder yang lain. Prorgam yang yang tidak terukur dan terstruktur model begini hanya akan berimpilkasi pada kekaburan, karena kan tidak ada slot anggaran untuk program itu," ungkapnya.

Tokoh Muda asal Tasikmalaya ini pun menegaskan, banyak program pertanian di Jawa Barat yang belum terlaksana sehingga berdampak kepada kedaulatan pangan. Langkah Ridwan Kamil menelurkan program besar tanpa melibatkan Dinas megesankan adanya Distrust terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

"Jika kita mau telaah tentang program dinas pertanian provinsi jawa barat, banyak yang belum terealisasi dan bahkan berdampak pada kedaulatan pangan. Mengeluarkan program tanpa melibatkan Dinas, terlebih banyak ahli didalamnya, kesannya Pak Gub sudah tidak percaya kepada SKPD, alur komunikasi birokrasi semacam ini tidak sehat dan tidak baik bagi pemerintahan," tutupnya.