PSJ Diminta Jangan Takut Tekanan Dewan Ungkap Yang Terlibat Korupsi

RN - Hari ini, Perumda Pembangunan Sarana Jaya memasuki usia ke-39. Namun di usianya yang tidak muda ini, Sarana Jaya malah dihantam kasus besar. Korupsi pengadaan lahan untuk program DP 0 Rupiah itu menjadi kado istimewa bagi Sarana Jaya.

Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta (Amarta), Rico Sinaga menilai, kasus itu terjadi karena adanya krisis integritas di tubuh Perumda Pembangunan Sarana Jaya. Misalnya, Dirut takut kehilangan jabatan lantaran ditekan pihak luar jika tidak mengeluarkan 200 M buat pembelian lahan milik yayasan Kongregasi Suster-Suster Carolus Borromeus

"Pada usianya saat ini, Manajemen Sarana Jaya harus bisa membangun budaya integritas di tempat kerja. Jangan sampai, pengambil kebijakan (Dirut) takut saat mendapatkan tekanan. Anak buah juga harus berani menyampaikan kritik ke atasan dan sebaliknya, atasan jangan tabu menerima kritik dari bawahan," ujar Rico, di Jakarta, Sabtu (20/3/2021).

BERITA TERKAIT :
Tom Lembong Curhat, Jalankan Perintah Jokowi Soal Impor Gula Tapi Berakhir Bui

---

PPP DKI Aja Ambruk, RIDO Bisa Kena Prank Sandiaga Uno?

---

Menurutnya, integritas seseorang akan terpengaruh setelah adanya tekanan lingkungan. Baik dari pemilik saham, anggota dewan hingga kolega atau rekanan kerja. Untuk itu, harapnya, kasus Sarana Jaya ini harus menjadi pintu masuk untuk bersih - bersih pada BUMD lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta segera memanggil Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi yang juga merupakan Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta. Hal ini diperlukan untuk mengungkap kasus korupsi pengadaan lahan dalam program DP 0 Rupiah.

"Saya mendorong KPK juga memanggil ketua DPRD DKI/Ketua Banggar untuk dimintai keterangan terkait hal ini. Publik ingin mendapatkan informasi mengapa anggaran penyertaan modal untuk pengadaan lahan tersebut disetujui setiap tahun," ujar Sekretaris Jenderal Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Misbah Hasan, di Jakarta, Senin (15/3).

Menurutnya, anggaran pengadaan lahan untuk rumah DP 0 rupiah yang dikelola Perumda Pembangunan Sarana Jaya ada di item Pengeluaran Pembiayaan di APBD. Tentu, tegasnya, biaya pengadaan lahan itu dibahas oleh Banggar DPRD DKI.

"Artinya, ketua dan seluruh anggota Banggar pasti mengetahui dan menyetujui. Karena  anggaran ini sifatnya multi years, harusnya ada evaluasi setiap tahun dari pelaksanaan program pengadaan lahan ini. Di sinilah 'keteledoran' DPRD menurut saya," katanya.