.png)
RN - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS, Abdul Aziz menegaskan, sebaiknya Kepala Polisi RI (Kapolri) melakukan pendalaman kajian dulu sebelum menyetujui pembongkaran jalur sepeda permanen Sudirman-Thamrin.
Dia mengatakan, jangan sampai langkah yang tergesa-gesa malah menimbulkan hal-hal yang kontra produktif.
"Sebelum mengambil tindakan, saya himbau pada semua pihak dipelajari dulu kajian, latar belakang, tujuan dan sasaran adanya jalur sepeda tersebut sehingga tidak tergesa gesa mengambil tindakan sehingga tidak melakukan hal hal yg kontra produktif," ujar Aziz saat dihubungi di Jakarta, Kamis (17/6/2021).
BERITA TERKAIT :Warning, Penikmat Duit Proyek Jalur KA Besitang-Langsa Sumut
Waspada, Sepeda Listrik Rawan Celaka
Namun demikian, Ketua Komisi B DPRD DKI ini tidak menampik apabila terdapat solusi lain yang dapat mengakomodir seleuruh pengguna jalan di Jakarta.
"Tapi jika memang ada solusi yang lebih baik silahkan dikaji sehingga dapat mengakomodir semua pihak pengguna jalan," tegasnya.
Sebelumnya, Kapolri dalam rapat bersama komisi III DPR RI, menyetujui permintaan legislator Partai Nasdem, Ahmad Sahroni untuk menghapus jalur sepeda di jalan Sudirman-Thamrin.
"Prinsipnya terkait dengan jalur sepeda, kami akan terus mencari formula yang pas. Kami setuju masalah yang permanen itu dibongkar saja," kata Sigit saat rapat bersama dengan Komisi III DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (16/6/2021).
Diketahui, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Kapolri untuk membongkar jalur sepeda permanen di Jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta.
Menurutnya, keberadaan jalur sepeda itu menimbulkan diskriminasi antar pengguna kendaraan di jalan raya. Ia menyebut, bila itu dibiarkan, nantinya akan ada permintaan istimewa untuk para pengguna kendaraan lainnya.
"Jangan sampai nanti jalur permanen semua pelaku hobi motor bikin minta juga kepada pemerintah jalur motor khusus kaya Harley dan superbike," kata Sahroni rapat bersama Kapolri di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (16/6/2021).
