DPRD DKI Dari PSI Adu Mulut Kena Ganjil Genap, Pengamat: Kita Dukung Petugas Tegakan Aturan

RN - Aksi anggota DPRD DKI Fraksi PSI Viani Limardi tak terima ketika kena aturan ganjil genap alias gage dinilai arogan. Viani dituding seperti bukan wakil rakyat. 

Hal ini ditegaskan pengamat politik Adib Miftahul. Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) ini mengaku, harusnya sebagai wakil rakyat yang menikmati fasilitas peka atas aturan yang berlaku. 

"Lah rakyat aja biasa tidak ada protes dan main ancam. Kenapa dia wakil rakyat begitu, emang kalau jadi wakil rakyat bebas dan kebal aturan." sindir Adib. 

BERITA TERKAIT :
PPP DKI Aja Ambruk, RIDO Bisa Kena Prank Sandiaga Uno?

---

Pengamat: Orang Lama Jangan Ikut Seleksi, DPRD Harus Audit Anggaran KPID Jakarta

---

Adib menilai, aturan gage sebagai pengganti penyekatan adalah kebijakan dari Pemprov DKI Jakarta yang mengikuti arahan pemerintah pusat. "Ini aneh ya, saya baru tau ada dewan seperti itu, kita dukung polisi tegakan aturan," tegasnya. 

Adib mengaku, penyekatan dan gage pastinya memiliki kajian yang jelas untuk menekan mobilitas warga dalam menuntaskan sebaran Corona. "Apa wakil rakyat rela kalau rakyat susah akibat Corona," tambahnya.

Seperti diberitakan, Viani Limardi terlibat adu mulut dengan polisi lantaran kena ganjil-genap (gage) di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Dia pun mengaku akan memprotes kebijakan yang berlaku.

Awalnya mobil Viani yang melaju dari arah Ragunan dihentikan saat hendak mengarah ke Jalan Gatot Subroto. Mobil Viani berpelat ganjil dan diminta petugas Dinas Perhubungan (Dishub) untuk putar balik.

Viani pun memberi tahu kepada petugas Dinas Perhubungan bahwa dirinya anggota DPRD DKI dan hendak bertugas. Petugas Dishub kemudian memperbolehkan melintas.

Namun, baru 10 meter melaju, Viani kembali terkena sekat ganjil-genap petugas polisi. Adu mulut pun terjadi.

"Selama ini mobil saya boleh lho," tegas Viani di lokasi, Kamis (12/8/2021).

"Tidak boleh karena ganjil-genap. Kalau sekarang pakai surat tugas, boleh, sekarang sudah tidak berlaku," jawab polisi.

Viani kemudian bertanya balik kepada polisi yang berjaga.

"Oke, saya sekarang tanya Bapak, saya kalau mau ke Penjaringan sekarang lewat mana?" tanya Viani.

"Masuk tol, kalau lewat sini tidak boleh, kecuali kalau besok," sahut polisi.

"Sekarang lewat mana?" tanya Viani lagi dengan nada meninggi.

"Lewat Rasuna Said lurus," ucap polisi.

"Di situ tidak dijaga lagi?" kata Viani yang kembali bertanya.

"Yang tidak boleh Sudirman-Thamrin, Gatot Subroto," papar polisi.

Viani pun akan memprotes kebijakan selama PPKM yang terus berganti. Dia menyebut turut andil dalam peraturan ini.

"Oke nanti saya akan protes ini, saya yang bikin aturannya," tutur Viani.

Kendaraan Viani akhirnya putar balik. Dia menilai aturan yang kerap berganti-ganti selama PPKM tidak jelas.

"Ini peraturan tidak jelas nih. Kenapa berganti-ganti seperti ini? Biasanya pelat nomor saya kalau kita tugas boleh, sekarang saya ada tugas jam 9 vaksin di Penjaringan terus kita tidak bisa lewat seperti ini, kenapa," kata Viani di lokasi.

Dia pun menilai kebijakan penyekatan di sejumlah jalan Ibu Kota tidak berguna. Menurut dia, kebijakan mobilitas warga tidak jelas.

"Dari kemarin peraturan waktu PPKM ya kan semua jalanan ditutup, apa maksud dan tujuannya? Tidak ada guna-gunanya juga, sama orang dibuka juga cone-nya. Bukan tidak terima, ini tidak jelas aturannya, saya akan perjelas nanti," tegasnya.