Komite II DPD RI Kasih Catatan Kepada Kementerian PUPR

RADAR NONSTOP - Komite II DPD RI meminta agar Kementerian PUPR dapat merealisasikan program-program pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) di daerah.

Alasan Komite II DPD itu, karena saat ini SDA menjadi kebutuhan penting masyarakat, terutama di bidang pertanian. Demikian hasil kunjungan kerja Komite II DPD RI ke Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan agenda pembahasan rencana pembangunan infrastruktur terkait SDA di daerah.

Banyaknya daerah yang mengalami masalah di bidang SDA, seperti untuk pengairan pertanian, kebutuhan air minum. Ketua Komite II DPD RI, Aji Muhammad Mirza Wardana, menjelaskan bahwa Komite II DPD RI mendukung upaya pencapaian target kerja Dirjen SDA tahun 2018 untuk pembangunan infrastruktur di daerah.

BERITA TERKAIT :
Kasus Kriminalisasi Guru Makin Marak, Bang Dailami Serukan Darurat Perlindungan Guru

---

Komeng Gagap Disuruh Urus Hutan & Pertanian, Ini Kata Ketua DPD RI

---

Seperti jaringan air kapasitas tampung (65 bendungan dan 1.088 embung), layanan irigasi (3 juta hektar irigasi), layanan air baku (kapasitas 67,52 m3/detik) dan pengendali daya rusak (3.090 km penguatan pengendali banjir).

“Komite II DPD RI mendorong percepatan pembangunan infrastruktur irigasi dan penyediaan air bersih di daerah untuk mengurangi ketergantungan masyarakat dan petani pada air hujan dan meningkatkan potensi produksi pertanian,” ucapnya di Ruang Rapat Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Rabu (21/11/2018).

Dalam pertemuan tersebut, Senator yang tergabung di Komite II juga menyampaikan aspirasi-aspirasi dari masyarakat daerah. Senator asal Provinsi Lampung, Anang Prihantono, meminta agar di Kecamatan Way Seputih, dibangun bendungan untuk dapat mengairi sekitar 20 ribu hektar lahan pertanian. Lahan pertanian yang ada hanya dapat teraliri air pada musim hujan. Akibatnya jumlah panen juga sangat berkurang.

“Ini sudah ada 8.377 tanda tangan dari petani. Teman-teman dari DPRD juga sudah berjuang, dan petani sudah demonstrasi. Di lahan itu ada potensi 70 ribu ton gabah kering atau 40 ribu beras. Saya sebagai wakil rakyat dan teman-teman DPRD mengawal ini, agar aspirasi ini, tanda tangan ini, supaya tidak berakhir sebagai pepesan kosong,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Senator dari Provinsi Kepulauan Riau, Haripinto Tanuwidjaja, mengeluhkan soal pasokan air di Batam. Menurutnya saat ini hanya dapat digunakan sampai 5 tahun kedepan.

Bahkan kondisi di Dam Sungai Harapan saat ini kapasitas tampung hanya 30%. Haripinto meminta agar Kementerian PUPR memperhatikan hal tersebut dan merencanakan program sebagai solusi atas masalah tersebut.

“Saya sangat mengharapkan agar hal ini bisa dikaji dan direalisasikan. Karena yang kecil-kecil mungkin sudah habis. Kawasan yang sudah ada mungkin hanya bisa untuk beberapa tahun kedepan,” kata Haripinto.

Terkait beberapa permasalahan tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Anita Firmanti Eko Susetyowati menjelaskan, Kementerian PUPR memiliki program-program terkait pembangunan infrastruktur SDA di daerah.

Untuk tahun 2015-2019 Kementerian PUPR membangun 65 bendungan, dimana 49 diantaranya merupakan bendungan baru dan 16 lainnya merupakan lanjutan dari pemerintahan kabinet sebelumnya. Selanjutnya untuk usulan pembangunan bendungan dan embung, Kementerian PUPR akan melakukan kajian bersama pemerintah daerah. 

Dalam pertemuan yang turut dihadiri oleh Senator dari Sulawesi Barat Pdt. Marthen, Senator dari Bengkulu Ahmad Kanedi, dan Senator dari Sumatera Barat Emma Yohanna.