Jadi Digelar, Panitia Formula E Gandeng KPK Pantau Pelaksanaan

RN- Pelaksanaan ajang balap mobil bertenaga listrik Formula E dipastikan bakal digelar di Jakarta pada juni 2022 mendatang. Hal itu disampaikan Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo.

Bambang soesatyo alias Bamsoet mengungkapkan, sebagai perpanjangan tangan Fédération Internationale de l'Automobile/FIA (Federasi Olahraga Mobil Dunia), IMI secara regulasi wajib mendukung penyelenggaraan Jakarta E-Prix 2022 (Formula E). 

Selain karena telah masuk dalam kalender event balap dunia. Kata dia, semangat penyelenggaraan Jakarta E-Prix 2022 juga sejalan dengan semangat IMI mempercepat migrasi kendaraan dari berbahan bakar minyak ke bermotor listrik.

Bamsoet yang juga Ketua MPR RI itu meyakini, tidak ada masalah dengan turnamen Formula E ini karena telah dirancang sesuai aturan yang berlaku. Ia juga memastikan perhelatan ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan pendampingan

" Acara ini karena sudah masuk ke tender event internasional, ini tetap harus berjalan, Saya yakin dan percaya ini akan indah pada waktunya dan akan clear pada waktunya," imbuhnya. 

Sementara itu Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat IMI, Ahmad Sahroni, mengungkapkan, pihak akan beraudiensi dengan KPK setelah panitia untuk ajang balap Formula E terbentuk. Saat ini, pihaknya masih terus mendalami rencana pembentukan panitia dengan melibatkan perseroan daerah PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku penyelenggara acara dan Formula E Operations (FEO), pemegang lisensi balap Formula E. 

"Setelah panitia terbentuk untuk pelaksanaan, kami akan meminta pendampingan dalam pelaksanaan Formula E" kata Sahroni saat jumpa pers terkait Formula E di Kantor Blackstone, Jalan Proklamasi, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/11/2021) malam. 

Menurutnya, KPK harus ikut andil dalam proses pelaksanaan Formula E, untuk menghindari upaya manuver politik dari pihak-pihak tertentu. Padahal, kata dia, ajang balap ini digelar tidak hanya untuk olahraga saja tapi upaya branding bagi negara pada dunia. 

"Karena itu kami dari (panitia) Formula E dan IMI akan berkonsultasi langsung dengan KPK dan meminta KPK untuk ikut andil dalam pengawasan turnamen ini. Hal ini diperlukan, untuk mengawasi langsung dan menghindari potensi penyalahgunaan uang negara dan menghindari politicking,” ujar Sahroni yang juga menjadi anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem ini.