Buruh Duduki Kantor Gubernur Banten, Kok Minta Kapolda Dicopot? Aya -aya Wae…

RN - Aksi buruh menduduki kantor Gubernur Banten saat menyampaikan aspirasi revisi UMP mencuri perhatian publik.

Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (JARI’ 98) ikut angkat bicara terkait aksi buruh yang memperjuangkan upahnya.

JARI’ 98 mengaku menghormati perjuangan para tenaga kerja di Banten dalam menyampaikan aspirasi mereka.

Menyampaikan aspirasi dilindungi oleh pasal 28 undang-undang dasar 1945 tentang hak asasi manusia juga undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

Akan tetapi penyampaian aspirasi di muka umum juga dibatasin dengan aturan hukum dan etika.

“Demonstrasi buruh di Kantor Gubernur Banten berupa pendudukan dan menguasai ruangan Gubernur Banten adalah mencoreng sekaligus mencederai demokrasi,” ujar Team Investigasi JARI’ 98, Prayoga Adjie Baskara saat berbincang dengan radarnonstop.co, Jumat (24/12/2021).

“Kejadian tersebut juga harus menjadi cermin Gubernur Banten Wahidin Halim. Perlu evaluasi kembali soal kebijakan. Tolong diperhatikan dan diserap aspirasi dan tuntutan buruh,” tambahnya.

Selanjutnya, Prayoga juga mengatakan, untuk menetralisir dan menyelesaikan persoalan tersebut, ada baiknya kaum buruh dan Gubernur Banten bermediasi, bukannya malah saling menyalahkan dan menyudutkan soal pengamanan.

“Tuntutan agar Kapolda Banten dan Kapolres Kota Serang dicopot karena kejadian tersebut (red- buruh duduki kantor Gubenur Banten) adalah lucu dan aya - aya wae. Pengamanan di Kantor Gubernur Banten itu ada Satpol PP,” ujar Prayoga sambil ngakak tertawa lucu.

JARI’ 98 juga mengatakan agar Gubernur Banten Wahidin Halim tidak egois soal aspirasi buruh. “Ingat, tanpa dukungan kaum buruh, belum tentu Wahidin Halim bisa menjadi Gubernur Banten. Jangan terlalu sok iye dan woww, #UdahnGituAja,” tandasnya.