Minggu,  16 January 2022

Soal UMP Rp 4,6 Juta, Ini Ancaman Anies Bagi Pengusaha Nakal 

NS/RN
Soal UMP Rp 4,6 Juta, Ini Ancaman Anies Bagi Pengusaha Nakal 
Ilustrasi

RN - Anies Baswedan meminta kepada seluruh pengusaha dan perusahaan agar patuh dengan keputusan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022. 

Anies sudah resmi menerbitkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022. 

Adapun mulai tahun depan, upah minimun pekerja di Jakarta ditetapkan senilai Rp4.641.854. 

BERITA TERKAIT :
UMP DKI Panas Lagi, Buruh: Kami Siap Kawal Pak Gubernur Anies  
Tak Punya Duit Berobat, Anies Jamin Perawatan Aktor Senior Remy Sylado 

Anies meneken keputusan gubernur itu pada 16 Desember 2022. Keputusan gubernur ini mulai berlaku 1 Januari 2022. 

"Menetapkan Upah Minimun Provinsi Tahun 2022 di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebesar Rp4.641.854 (empat juta enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) per bulan," demikian bunyi keputusan gubernur pada diktum kesatu, Senin (27/12/2021). 

Pada diktum keenam, Anies bakal memberikan sanksi kepada para pengusaha yang tidak menjalankan keputusan gubernur tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

"Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga, diktum keempat dan diktum kelima dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis Anies. 

Pada diktum keempat, Anies meminta kepada para pengusaha agar bisa membayar upah sesuai dengan kenaikan yang telah ditetapkan. "Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu," tulis Anies. 

Dalam diktum ketiga, pengusaha wajib menyusun dan menerapkan stuktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas sebagai pedoman upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja satu tahun atau lebih. 

Selanjutnya, pada diktum kelima, pengusaha yang telah memberi upah lebih tinggi dari UMP sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu pengusaha dilarang mengurangi atau menurunkan upah.