.png)
RN- Wacana penundaan Pemilu 2024 terus didorong oleh beberapa Partai politik (parpol) koalisi pemerintah terus jadi sorotan.
Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto mengatakan Parpol yang mendukung penundaan Pemilu dianggap sedang terpapar "virus" akibat tidak laku di berbagai survei.
Satyo mengatakan, pada dasarnya wacana memundurkan pemilu bukan saja melanggar UU, namun hanya akan memicu pragmentasi dan polarisasi tajam di tengah masyarakat.
BERITA TERKAIT :Civil Society Mengawal Sistem KPU Jaksel Agar Transparans Proses Pilkada DKI Jakarta
Waspada Banjir Intai Lokasi TPS di Jakarta, BPBD Ingatkan Untuk Antisipasi
"Dan pada akhirnya akan memengaruhi hajat hidup orang banyak," ujar Satyo kepada Media, Senin (28/2).
Satyo pun memandang, parpol pendukung pemerintah saat ini sudah terbelah, di mana ada dua parpol besar secara tegas menolak penundaan pemilu dan akan berpegang pada konstitusi.
Di sisi lain, parpol koalisi lain, seperti PKB dan PAN malah mendukung penundaan pemilu.
"Parpol yang mendukung perpanjangan durasi pemilu atau menunda pemilu sebagian besar mungkin sedang terpapar 'virus' enggak percaya diri, seperti sedang menuju garis degradasi ataupun yang kurang laku di survei capres," tegasnya.
Jika benar demikian, maka patut disayangkan karena penundaan pemilu jelas-jelas melanggar konstitusi yang menyebutkan masa jabatan presiden maksimal dua periode.
"Alasan-alasan tersebut sangat disayangkan karena mengorbankan amanat UU, bahkan menyebabkan terjadinya risiko instabilitas politik," pungkasnya.
