Pengamat Kebijakan Publik Tuding Formula E Banyak Masalah, Planning Gak Matang & Dipaksakan

RN - Pengamat Kebijakan Publik Sugiyanto menilai bahwa proyek Formula E yang digagas oleh Pemprov DKI tidak dirancang dengan baik.

Sehingga muncul beberapa permasalahan dan kritikan dari aktivis lingkungan, masyarakat hingga para pengamat.

"Kegiatan atau proyek Formula E itu tidak dirancang dengan baik, tidak dipersiapkan dengan apik gitu lho, intinya disitu. Kok bisa pindah-pindah dari Monas tiba-tiba ke Ancol, berarti kan planning-nya ini nggak matang, persiapannya nggak maksimal, itu poin pertama," tegas Sugiyanto, hari ini.

BERITA TERKAIT :
Omzet Jeblok, Ancol Salahkan MRT, Pengamat: Buruk Rupa Cermin Dibelah

---

Ancol Jeblok Gara-Gara Harga Tiket Mahal, DPRD DKI Bandingkan Dengan PIK 

---

Lebih lanjut, Sugiyanto menyoroti biaya yang sudah di keluarkan untuk lokasi pemilihan pertama yang notabene batal digelar di Monas. Apalagi aksi nenebang ratusan pohon yang mendapatkan kritikan masyarakat Jakarta itu juga menggeluarkan anggaran lumayan fantastis.

"Itu gimana pertanggungjawabannya? JakPro kan secara tidak langsung menggunakan duit masyarakat Jakarta. Karena JakPro kan juga mendapat modal daerah, gitu kan. Modal JakPro itu 100% modal daerah, sebenarnya menggunakan modal daerah itu," sebutnya.

Ia memandang bahwa pembangunan sirkuit Formula E yang kini berpindah ke Ancol itu cenderung dipaksakan akibat persiapan yang tidak matang. 

"Karena tidak siap itu maka segala sesuatunya dipaksakan. Jadi harus jalan, nggak bisa ditunda lagi ini. DKI kekeuh, ngotot itu harus jalan," ucap Sugiyanto.

"Makanya dengan segala usaha itu maka dibuatlah sirkuitnya, walaupun menggunakan pondasi dari bambu itu. Konon katanya agar bisa lebih cepat," kata Sugiyanto lagi.

Lebih jauh, Sugiyanto memastikan jika perhelatan mobil balap listrik itu tidak terlaksana maka akan menjadi masalah besar bagi Anies Baswedan.

"Kalau tidak terlaksana ini maka akan menjadi masalah besar bagi Anies Baswedan, Gubernur DKI. Karena sudah keluar duit APBD itu 560 M ya, Commitment Fee aja ya. Commitment Fee itu semacam apa ya duit deal-dealan lah ya. Uang sirkuit itu beda lagi," jelasnya.

"Kalau nggak jalan ini urusannya bisa panjang. Walaupun jalan pun masih bermasalah karena ini kan masih ditangani KPK. Jadi kita tinggal wait and see aja, nantinya seperti apa," tambah Sugiyanto.

Masih kata Sugiyanto, masalah ini tidak sesederhana yang dibayangkan. Karena Oktober 2022 ini Anies sudah lengser. Misalkan proyek ini berlanjut sampai 3 tahun ke depan, apakah Gubernur periode itu mau menjalankan ini? 

"Ini akan menjadi masalah besar kalau seandainya ada pergantian Gubernur. Karena Gubernur yang akan datang atau Plt itu, dia akan mereview kembali gimana proyek ini," tukasnya.