Polisi Sukses Bongkar Kasus Binomo, KPK & BPK Kok Gak Ada Kabar Telusuri Transaksi Commitment Fee Formula E ???

RN - Kelompok massa Satgas Pemburu Koruptor Formula E kembali menggelar aksi Jumat Keramat di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), BPK RI dan BPK DKI Jakarta, Jumat (18/3/2022).

Dalam aksinya, mereka meminta KPK dan BPK sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk berkalaborasi mengungkap kasus dugaan korupsi Formula E. Para pendemo juga menilai pengerjaan proyek Formula E seperti amatiran dan terbukti ada pembengkakan anggaran.

"BPK dan KPK harus bertanggung jawab untuk mengungkap kasus korupsi Formula E ini. Mereka harusnya contoh Polisi yang sukses menelusuri ribuan transaksi Binary Option (kasus Binomo). Jangan sampai upaya menelusuri transaksi Commitment Fee Formula E tak ada kabar," tegas Koordinator Aksi Ali Ibrahim.

BERITA TERKAIT :
Setyo Budiyanto Jadi Ketua KPK, Bakal Geber OTT Ke Koruptor

---

Rakyat Menderita Saat Corona, Koruptor Malah Beli Pabrik Air Minum Di Bogor

---

Lebih lanjut, Ali menuturkan bahwa banyak pihak meminta agar pembengkakan anggaran tersebut, KPK dan BPK bisa mengungkapnya selain hasil penyelidikan yang saat ini tengah digarap KPK harus memberikan kepastian hukum supaya masyarakat tenang, tidak bingung menunggu terlalu lama. 

"Percepat penyelidikan supaya ada titik terang dan laporkan progress report (perkembangan penyelidikan) kepada masyarakat Indonesia. Jangan biarkan uang rakyat dihambur-hamburkan hanya dengan ajang Formula E yang dari awal penuh masalah," terang Ali lagi.

Kata Ali, ajang balap mobil listrik itu berbeda sekali dengan ajang Moto GP Mandalika. Mulai dari perencanaan, hingga pelaksanaannya. Meskipun sama-sama ajang balap Internasional yang berlangsung di Indonesia, namun nampak ada perbedaannya.

"Yang satu (Moto GP) dikerjakan untuk membangkitkan perekonomian di Indonesia dan satu lagi cuma untuk menghabiskan anggaran (bengkak lagi). Mandalika di kontrak 10 tahun, tapi Formula E dibidik dan di kontrak KPK," sebutnya lagi.

Lebih jauh, Ali kembali mengemukakan bahwa drama sirkuit Formula E makin nyata kinerja buruk penyelenggara, termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sebab, dalam pengerjaannya, penyelenggara diduga meminta tambahan anggaran sebesar Rp10 miliar karena dianggap kurang untuk sirkuit Formula E.

"Sangat buruk sekali perencanaannya apalagi dari segi transparansi. Amitaran, memalukan dan menyedihkan. KPK harus seret semua oknum yang ikut terlibat dan kecipratan duit bancakan Formula E," pungkasnya.