.png)
RADAR NONSTOP - DPR meminta aparat TNI-Polri melindungi para pekerja di Papua. Hal itu terkait kasus penembakan 31 pekerja oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
Demikian diungkapkan anggota DPR, Irgan Chairul Mahfidz. "Para pekerja harus dilindungi oleh aparat keamanan (TNI-Polri). Karena, wilayah kerja mereka sangat tidak aman," ucap Irgan saat dihubungi Radar Nonstop, Rabu (5/12/2018).
Anggota DPR dari Fraksi PPP ini menegaskan, pembangunan harus terus berjalan dengan adanya kepastian situasi yang aman. "Tentu situasi harus sudah terkendali dan aman. Supaya, jangan terkesan ada ketakutan terhadap kelompok bersenjata," tandas mantan sekjen DPP PPP tersebut.
BERITA TERKAIT :Wakil Ketua DPRD Ungkap Kota Bekasi Darurat Kekurangan Guru
Ketua Komisi IV: Kategori Kota Bekasi Jadi Kota Layak Anak Jangan Hanya Di Atas Kertas
Terpisah, Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengutuk keras tindakan penembakan terhadap pekerja jalan Trans Papua oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB). Bamsoet meminta agar kelompok tersebut diburu dan ditumpas sampai ke akarnya.
"Terkait dengan penembakan di Papua atau tindakan kekerasan yang merenggut korban jiwa dari kelompok bersenjata di sana, kami sudah menyatakan dengan tegas bahwa DPR, khususnya pimpinan DPR RI, mengutuk keras tindakan tersebut," ucap Bamsoet di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (5/12/2018).
Politisi Partai Golkar ini pun meminta Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Tito Karnavian untuk segera mengerahkan seluruh kekuatan yang ada. "Khususnya pasukan-pasukan elite yang ada di kesatuan-kesatuan mereka harus memburu para pelaku tindak kekerasan dan kekejaman tersebut sampai ke akar-akarnya," tandasnya.
Karena, lanjutnya, tidak boleh dianggap kecil dan tidak boleh dianggap sepele. "Karena, kalau tidak, ini akan begini terus. Jadi harus dituntaskan sampai ke akar-akarnya," pintanya.
Bamsoet meminta agar kasus tersebut diusut tuntas karena berkaitan dengan keamanan negara. Ia juga ingin pengusutan kasus ini tidak mempermasalahkan hak asasi manusia (HAM).
"(Diusut tuntas) berapa pun biayanya, berapa pun cost yang harus kita tanggung, karena keamanan negara, keamanan rakyat kita adalah nomor satu. Demikian juga soal HAM, saya pribadi mendorong itu ditindak tegas. Urusan HAM kita bicarakan kemudian," tegasnya.
Ia pun sudah mendapat laporan dari Komisi I dan Komisi III DPR RI yang akan memanggil Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk meminta keterangan lebih lanjut terkait kasus ini.
