Heboh Ekspor Sawit & Isu Penundaan Pemilu 2024 

RN - Dugaan aliran dana korupsi ekspor sawit untuk isu penundaan Pemilu 2024 terus gelinding. Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno membela rekan separtainya, Masinton Pasaribu. 

Dia mengaku, kalau Masinton sebagai salah satu anggota dewan yang memiliki daya jangkau yang jauh soal urusan jejaring oligarki.

Pernyataan Hendrawan merespons Masinton yang sebelumnya mengaku memiliki informasi terkait dugaan aliran dana korupsi ekspor sawit untuk isu penundaan Pemilu 2024.

BERITA TERKAIT :
Gembar-Gembor Mau Pensiun, Luhut Dilantik Prabowo 

---

Cerita Waket DPRD Tapteng Yang Bajunya Ditarik Sampai Terbuka, Masinton Dilaporkan Kasus Pelecehan

---

"Daya endus anggota dewan berbeda-beda. Untuk urusan konspirasi oligarki, rekan Masinton punya radar dengan jangkauan jauh," kata Hendrawan, Senin (25/4).

Menurutnya, Masinton memang sosok yang dekat dengan para pemasok informasi penting. Hendrawan karena itu meyakini, informasi yang dimiliki Masinton terkait dugaan aliran dana kasus ekspor minyak goreng untuk isu tunda pemilu bukan kaleng-kaleng.

Hendrawan menganalogikan kemampuan Masinton berjejaring laiknya memori perangkat versi mutakhir yang tahan lama. Menurut Hendrawan kemampuan itu sudah terasah sejak lama.

"Sudah diasah sejak lama. Rajin bergaul dengan sumber-sumber informasi penting. Jadi bukan kelas kaleng-kaleng lah," katanya.

Masinton sebelumnya mengaku memiliki informasi dugaan aliran dana kasus izin ekspor minyak sawit mentah atau CPO untuk ide penundaan Pemilu dan wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

Masinton berujar dugaannya bisa dikaitkan dari deklarasi yang dibuat sejumlah petani plasma untuk mendukung perpanjangan masa jabatan presiden.

Menurut informasi yang didapat Masinton, petan-petani tersebut dibina korporasi besar yang berkaitan dengan produksi minyak sawit mentah.

"Sebagian dari kelangkaan minyak goreng dan kemudian harganya dibikin mahal dan mereka mengutamakan ekspor karena kebutuhan fundraising. Untuk memelihara dan menunda pemilu itu," kata Masinton kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (23/4).