Perang Buzzer Masih Ramai di Pilpres 2024, Nih Saran Pakar Digital

RN - Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 diprediksi masih akan diwarnai oleh perang buzzer atau pendengung. Fenomena perang buzzer sebelumnya terjadi pada Pilpres 2014 dan 2019.

Pakar digital Anthony Leong mengatakan, Pilpres 2024 masih akan diwarnai dengan perang siber via buzzer-buzzer, bahkan akan semakin terstruktur, masif, dan sistematis. Karena buzzer sudah menjadi bagian dalam strategi pemenangan para calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

"Saran saya, salah satu kunci agar tidak terjadi polarisasi pada 2024 adalah dengan menghadirkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ini akan mengurangi tendensi politik dan juga akan menjadi sebuah hal yang menarik. Konten politik identitas otomatis akan terminimalisir," ujar Anthony, dalam keterangan tertulisnya, dikutip Selasa (7/5/2022). 

BERITA TERKAIT :
Trump Tuding Kamala Harris Akan Bawa AS Perang Dunia Ke-3

---

Kamala Harris Naik, Donald Trump Anjlok 

---

Menurut CEO Menara Digital ini jika semakin banyak pasangan calon, akan semakin baik untuk masyarakat Indonesia karena lebih punya banyak pilihan. Polarisasi pada pilpres dari 2014 hingga 2019 dan sampai 2024 akan terus terjadi apabila dihadirkan hanya dua pasang calon.

"Kalau tiga pasang calon ini akan menjadi hal yang lebih baik karena tidak ada narasi kadrun, kampret dan sebagainya. Dan perlu suatu mekanisme bagaimana menghadirkan jaringan-jaringan yang ada, relawan-relawan digital ini perlu dikonsolidasikan dengan baik. Perlu terbuka pikiran agar siapapun calonnya mesti hadirkan track record, program kerja dan visi misi yang jelas," tuturnya.

Selain itu, lanjut Anthony, relawan-relawan digital juga perlu diberi sebuah insight yang positif agar para elite dan mengajak masyarakat bisa bersatu setelah pilpres. Hal ini penting karena jaringan yang ada seperti relawan juga perlu melakukan konsolidasi dan harmonisasi.

"Saling versus, saling berkompetisi itu baik saja sebenarnya, tetapi harus dimaknai positif. Hanya saja perlu digarisbawahi jangan lakukan politik identitas dan  menyinggung SARA, tapi ke arah program misalkan bagaimana menghadirkan dan menumbuhkembangkan jumlah entrepreneur di Indonesia," terangnya.

"Bukan bicara soal agama lagi, isu ini sudah lewat. Kita mengajak kepada para kandidat dan pendukungnya harus mengedepankan rencana program kerja ke depannya," imbuh Anthony, mahasiswa doktor ilmu komunikasi Universitas Padjajaran ini, mengakhiri.