Heru Harus Waspada, Gerakan Sekda DKI Slow Tapi Pasti

RN - Hampir semua fraksi di DPRD DKI Jakarta menyebut nama Marullah Matali. Walau terlihat slow, tapi Sekda DKI Jakarta itu kabarnya melakukan lobi-lobi.

Sumber di DPRD menyebutkan, kalau Marullah Matali alias MM memang tidak secara langsung melakukan lobi-lobi. "Ada orang yang melakukan komunikasi, memang bukan MM secara langsung," tegas politisi PDIP yang namanya enggan disebutkan, Minggu (11/9).

MM yang pernah menjabat sebagai Wali Kota Jaksel dinilai cocok menjadi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan.

Gembong Warsono mengklaim kalau Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta sudah mengantongi tiga nama untuk Pj Gubernur pengganti Anies. Dari tiga nama itu, Gembong menyebut nama MM.

Gembong adalah Ketua Fraksi PDIP DPRD yang juga Sekretaris DPD PDIP DKI Jakarta. Kata dia, ada tiga nama yang sudah dikantongi.

"Fraksi PDIP apakah sudah punya (calon nama pj gubernur)? Sudah. Cuma mekanisme mengeluarkannya kan harus disepakati. Yang pada akhirnya tiga nama menjadi keputusan dewan," kata Gembong.

Begitu juga dengan Fraksi PKS DPRD DKI. PKS mengaku akan mengungkap nama-nama tersebut pada rapat pimpinan gabungan (rapimgab) nanti.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Ahmad Yani mengatakan pihaknya juga mempertimbangkan untuk mengusulkan empat nama yang masuk dalam bursa Pj Gubernur DKI.

"Nama-nama itu semuanya jika telah memenuhi syarat dan sesuai aturan yang berlaku bisa saja diajukan untuk menjadi calon Pj Gubernur DKI," kata Yani kepada wartawan, Jumat (9/9/2022).

Adapun keempat nama itu yakni Kasatpres Heru Budi Hartono; Sekda DKI Jakarta Marullah Matali; Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Bidang Informasi dan Komunikasi Juri Ardiantoro; dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Bahtiar.

Hingga kini MM memang tidak pernah bersuara soal Pj gubernur. MM terkesan menghindar dari wartawan ketika dicecar soal namanya bakal diusung menjadi Pj.

Seperti diberitakan, selain PDIP dan PKS, Gerindra, PAN dan Golkar juga menyebut nama MM. "MM ini seperti malu-malu tapi kebelet. Mungkin ini untuk menghindari sasaran tembak," tegas pengamat politik, Adib Miftahul kepada wartawan, Minggu (11/9).

Adib mengatakan, dengan banyaknya fraksi menyebut nama MM bukti kalau Sekda DKI itu diduga melakukan gerakan politik (gerpol). "Gaya birokrat untuk melakukan gerpol kan lebih slow," tegasnya.

Saat ditanya nama Kasatpres Heru Budi Hartono yang bakal ditunjuk Istana Negara, Adib mengaku, bisa-bisa saja. Karena jejak rekam Heru juga mampuni.

"Tapi inikan politik, bisa saja Heru gak diizinkan Jokowi karena masih dibutuhkan. Jadi MM bisa hoki lagi dia," tegasnya.

Diketahui, MM memang dikenal hoki. Saat pencalonan Sekda DKI, nama MM memang tidak dijagokan tapi mendadak dipilih Jokowi.

"Artinya jaringan MM ini kuat juga di Istana. Karena dengan kemenangan dia menjadi Sekda DKI sudah menjadi bukti adanya jaringan tersembunyi yang bergerak," tambahnya.

Dekat Dengan Jokowi

Jabatan Anies Baswedan bakal habis bulan Oktober 2022. Beberapa nama muncul dan dinilai layak menduduki posisi Pj Gubernur DKI hingga 2024.

Lalau siapa yang layak? Penasehat Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menganggap penting faktor kedekatan calon Penjabat atau Pj Gubernur Jakarta dengan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Alasannya, Jokowi yang akan memilih sosok pengganti Gubernur Jakarta Anies Baswedan.  

"Karena Pj itu bukan pilihan masyarakat, tapi presiden," kata dia saat dihubungi, Jumat, 9 September 2022.

Beberapa nama yang dianggap cocok menggantikan Anies adalah Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono dan Sekretaris Daerah DKI Marullah Matali.

Taufik menilai boleh saja calon Pj Gubernur DKI dekat dengan Jokowi. Akan tetapi, calon Pj Gubernur harus memiliki kompetensi soal Jakarta dan pengalaman di pemerintahan. "Kalau enggak, nanti gagap," ucap dia.

Heru dan Marullah Matali, dia melanjutkan, sama-sama punya kompetensi dan pengalaman tersebut. Keduanya juga dekat dengan Jokowi, khususnya Heru. "Heru punya nilai lebih," ujar dia.

Heru pernah menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Utara ketika Jokowi duduk di kursi DKI 1. Dia lalu diangkat menjadi Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) DKI pada 2015. Dua tahun berikutnya, Jokowi memilih Heru sebagai Kepala Sekretariat Presiden.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan DPRD DKI Jakarta dapat mengusulkan tiga nama calon Penjabat Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan. Tito mengatakan Kementerian Dalam Negeri juga akan mengajukan tiga nama, sehingga total akan ada enam calon pengganti Gubernur DKI Jakarta.

"Tiga nama DPRD, tiga nama dari Kemendagri, kami ajukan ke presiden," kata Tito Karnavian dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR pada 31 Agustus 2022, dikutip dari akun Youtube Komisi II DPR RI Channel.

Setelah terpilih 6 nama calon Penjabat Gubernur DKI, akan ada sidang tim penilai akhir (TPA). Sidang tersebut akan dipimpin oleh Jokowi.

Presiden akan membuka forum pemilihan bersama sejumlah menteri serta pimpinan kementerian/lembaga. Dalam sidang itu, calon Pj Gubernur mengerucut menjadi tiga nama.

Tito memastikan bukan Jokowi yang menentukan nama calon Pj Gubernur, melainkan bergantung pada hasil sidang TPA. "Kami tidak ingin yang ditunjuk baru seminggu, dua minggu, sebulan, ternyata dia ada kasus," ujar mantan Kapolri ini.