Minggu,  02 October 2022

PDIP Vs PKS Ribut, Yang Kena Getahnya Malah Gibran Soal Orang Miskin Solo Naik

RN/NS
PDIP Vs PKS Ribut, Yang Kena Getahnya Malah Gibran Soal Orang Miskin Solo Naik
Gibran Rakabuming Raka.

RN - PKS dan PDI panas. PKS menuding orang miskin di Solo naik ketika dipimpin Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka.

Jubir PKS, Muhammad Kholid, soal kemiskinan di Solo lantaran ucapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyindir PKS untuk fokus mengurusi Kota Depok dibanding sibuk mengkritik kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi.

"Cek data BPS. Silakan teman-teman media cek kondisi lapangan seperti apa," kata Gibran usai acara pengarahan dari Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, di Rennaisance Ballroom, Tembalang, Kota Semarang, Minggu (18/9/2022).

BERITA TERKAIT :
Biar Gak Ketergantungan, Srikandi PDI-P Gelar Festival Kuliner Non Beras & Gandum
Cemberut Kala Bagikan Kaos, PDIP: Mbak Puan Juga Manusia

Pernyataan Muhammad Kholid muncul usai menanggapi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyindir PKS untuk fokus mengurusi Kota Depok dibanding sibuk mengkritik kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi.

"Alhamdulillah, Kota Depok selama dipimpin PKS telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 2.58% hingga 2021. Capaian ini merupakan tingkat kemiskinan terendah ketiga di Indonesia!" kata Kholid dalam keterangannya, Minggu (18/9).

"Tidak hanya itu, di bawah kepemimpinan kader PKS, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Depok juga mencapai peringkat tertinggi ketiga di Jawa Barat," imbuhnya.

Sebagai warga Depok, Kholid mengajak Hasto membandingkan capaian tingkat kemiskinan di Kota Solo di bawah kepemimpinan Gibran Rakabuming Raka dan PDIP atau Provinsi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Ganjar Pranowo yang juga kader PDIP.

Diberitakan sebelumnya, PDIP mencecar sikap PKS yang menolak keras kenaikan harga BBM saat periode Presiden Jokowi. Diketahui, PDIP dan PKS sebelumnya sempat berbalas sindiran soal kemiskinan di Solo dan Depok sebagai wilayah yang dipimpin oleh tiap parpol itu.

Isu kemiskinan Solo dan Depok yang menjadi bahan adu sindir antara PDIP dan PKS ini lalu kembali dikerucutkan oleh Hasto.

Hasto menegaskan hanya ingin PKS menjelaskan sikap mereka yang menolak kenaikan BBM saat periode Jokowi. Pasalnya, menurut Hasto, PKS saat berada dalam koalisi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) justru mendukung penyerahan minyak di Blok Cepu ke Exxon Mobil.

Soal isu kemiskinan di daerah-daerah yang sebelumnya disinggung, Hasto meminta PKS menyebutkan mana saja kepala daerah yang berprestasi. Menurutnya, PDIP memiliki banyak kepala daerah yang berhasil selama ini.

"Kalau yang ini tinggal PKS sebutkan saja, mana kepala daerah yang berprestasi dan prestasinya apa, lalu umumkan ke publik dan biarkan para akademisi melakukan verifikasi. Itu paling clear," kata Hasto.

"Kalau PDI Perjuangan kan memang dikenal dengan memiliki banyak kepala daerah yang berhasil dan sudah teruji di publik. Sebab, kami memiliki sekolah partai," lanjut dia.

Sementara itu, kata Hasto, PKS pun dapat menyampaikan data keberhasilan kepala daerah selama memimpin Kota Depok. Hasto menyebut yang meningkat di Kota depok justru angka intoleransinya.

"Kota Depok lebih dari 17 tahun dipimpin PKS. Kalau memang PKS punya data keberhasilannya, tampilkan saja. Mengapa Kota Depok? Karena di situlah awalnya pucuk tertinggi PKS memimpin. Jadi itu bisa menjadi benchmark. Menurut penelitian para ahli, yang meningkat di Depok justru intoleransi," katanya.

"Karena itulah, sebelum mengkritik Pak Jokowi autokritik dulu. Mengapa? Sebab, mengelola negara itu jauh lebih kompleks dari pada kota," imbuh dia.

Hasto pun balik menantang PKS untuk membandingkan kemajuan yang sudah dicapai selama PKS memimpin Depok dengan capaian PDIP di Semarang dan Surabaya.

"Plus tegaskan, daripada PKS nyerang kepala daerah dari PDIP, lebih baik paparkan selama 17 tahun memimpin Depok, kemajuan apa yang sudah dicapai, di luar yang dilakukan pemerintah pusat. Lalu bandingkan kemajuan Kota Depok dengan Kota Semarang dan Kota Surabaya yang dipimpin oleh PDIP," ujarnya.

 

#PKS   #PDIP   #Gibran