Khawatir Ada Pengemplang Pajak, JARI’ 98 Minta Perusahaaan Swasta Raksasa di Tangsel Diaudit

RN - Ketua Presidium Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (JARI) 98, Willy Prakarsa mendorong dan dukung Presiden RI Ir. H. Joko Widodo intruksikan Kapolri, Jaksa Agung, KPK dan Menkeu antisipasi krisis Moneter dampak 66 negara di ambang inflasi pasca badai Covid -19.

Willy menyarankan, agar hasilkan devisa dan penambahan pendapatan APBN, Dirjen Pajak beserta Auditor Profesional diminta periksa semua perusahaan swasta raksasa yang bercokol di Indonesia.

“Khususnya yang berada di Tangerang Selatan. Harus di audit dan di periksa pembayaran pajaknya agar taat pajak, bukan tax amnesti,” ujar Willy, Selasa (18/10).

BERITA TERKAIT :
Meski Diguyur Hujan, Dukcapil Penjaringan Tetap Gelar Pelayanan di Pos RW 17

---

Biar Tahu Item Loksem Binaan UMKM, Kelurahan Penjaringan Tebar Data di Website Pemkot Jakut

---

Ketua Presidium JARI 98 ini menegaskan, dirinya khawatir ada indikasi pengemplang pajak. “Untuk itu pemeriksaan dan auditnya harus dibuka secara transparan dan dipublikasikan ke semua media cetak dan elektronik,” tegasnya.

Selanjutnya Willy mengatakan, hal tersebut perlu dilakukan berangkat dari rasa kepedulian dan keprihatinan atas kondisi proses pemulihan ekonomi. “Inilah harusnya di mulai dari pajak,” pungkasnya.