RN - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membongkar aksi orang pajak. Dari kanal WhatsApp Lapor Pak Purbaya dengan nomor 082240406600 banyak masyarakat yang lapor.
Salah satunya terkait perilaku para oknum Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang kerap mencari-cari kesalahan masyarakat hingga melakukan pemalakan.
Purbaya menyebut adanya dugaan oknum pegawai pajak di Semarang yang dengan sengaja mencari-cari kesalahan perusahaan pelapor dan menagih uang hingga Rp 300 juta. Padahal menurut pelapor, perusahaan selama ini telah taat membayar pajak sesuai dengan aturan yang ada.
BERITA TERKAIT :Uang Daerah Mengendap atau Beristirahat Secara Halal?
"Halo Min, kalau boleh usul di Semarang ada pegawai pajak yang main kotor min. Perusahaan saya disuruh bayar Rp 300 juta tahun ini, tolong ditindaklanjuti. Padahal perusahaan saya taat pajak, tapi pegawai pajak tersebut bilang kami tidak taat pajak, pegawai mencari-cari kesalahan kami," kata Purbaya membacakan laporan aduan yang diterimanya di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (24/10/2025).
Usai membacakan aduan tersebut, Purbaya merasa heran karena masih ada oknum di DJP yang berperilaku demikian. Dengan cepat ia juga memerintahkan jajarannya untuk memeriksa laporan itu.
"Nanti di-follow up dengan ini. Berarti memang ada ya? Masih ada begitu ya?" perintahnya sembari merasa keheranan.
28.390 Laporan
Purbaya juga menyampaikan progres aduan masyarakat yang masuk ke kanal WA Lapor Pak Purbaya atau LPP, di mana per 204 Oktober 2025 total laporan yang masuk mencapai 28.390.
Dari jumlah tersebut, yang berhasil diverifikasi adalah 14.025 laporan. Rinciannya, 722 merupakan aduan, 393 masukan, 432 pertanyaan, sementara 12.000-an pesan masuk kategori lain-lain. Lalu 14.365 pesan lainnya sedang dalam tahap verifikasi.
Adapun laporan yang sudah diverifikasi mencapai 437, terdiri dari laporan menyangkut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebanyak 239, lalu 198 laporan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Angka ini berbalik dari data pekan lalu, yang mana laporan terkait Bea Cukai lebih banyak dibanding Ditjen Pajak.
"Telah diverifikasi untuk ditindaklanjuti sebanyak 437 laporan yang terdiri dari 239 masalah DJP dan 198 DJBC. Wow, berbalik sekarang," tuturnya.
Urus PKP Bayar?
Lapor Pak Purbaya juga ada warga mengeluhkan kinerja oknum pajak. Pelapor mengaku dipersulit saat mengajukan permohonan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
Pelapor menyebut dirinya diarahkan oleh oknum pegawai pajak untuk mengurus PKP melalui orang dalam. Ia juga dimintai uang Rp 10 juta dan dijanjikan prosesnya selesai dengan cepat.
"Saya manajemen perusahaan jasa di Karawang, Jawa Barat. Mau bikin PKP dipersulit, akhirnya diarahkan bikin via orang dalam. Dimintai biaya Rp 10 juta, terima beres PKP," ujar Purbaya membacakan laporan tersebut, dikutip Jumat (24/10/2025).
Pelapor mengaku heran mengapa justru dipersulit padahal dirinya ingin taat membayar pajak ke negara. Terkait laporan itu, Purbaya langsung memerintahkan jajarannya untuk segera menindaklanjuti kasus tersebut.
"Tolong Pak, jangan persulit pembuatan PKP. Masa kita mau bayar PPN dan PPh malah dipersulit, bukan dipermudah. Nanti di-follow up ya, follow up. Jadi timnya ini beda, bukan orang pajak - ini Inspektorat Jenderal dengan orang-orang yang di sana," ujar Purbaya yang langsung diiyakan anak buahnya.