FPPJ Kasih Bocoran Untuk Heru, Ini Tujuh Dosa Kepala Bapenda DKI Lusiana Herawati, Rian: Layak Didepak

RN - Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono diminta bergerak cepat. Karena, saat ini ada beberapa dinas yang kinerjanya memble.

Selain memble, ada juga dinas yang terindikasi banyak oknum pungli. Hal ini ditegaskan Ketua Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ) Endriansah alias Rian dalam siaran pers yang diterima wartawan, Rabu (19/10).

"Pak Heru sudah mulai tancap gas itu bagus dan kita dukung. Pekerjaan yang harus dibenahi segera adalah indikasi kinerja dinas yang kurang baik," tegas Rian.

Aktivis Jakarta ini menyebut kinerja Lusiana Herawati sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta. "Bu Lusiana ini harus segera kena penyegaran dan wajib dicopot," desaknya.

Rian bukan tanpa alasan. Dari data dan kajian FPPJ ada tujuh masalah di Bapenda. Pertama, tidak adanya keterbukaan pajak hiburan. Kedua, terindikasi adanya komisi pendapatan pajak.

Ketiga, kinerja pelayanan publik kurang baik. Empat, dugaan atau indikasi pungutan liar. Kelima, keterbukaan informasi publik kurang maksimal. Keenam, pendapatan pajak tidak memenuhi target.

"Dan terakhir (ketujuh-red) yakni rendahnya penerimaan pajak terutama di pajak kendaraan bermotor (PKB) pajak bumi bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ( BPHTB)," tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan belum ada klarifikasi dari Bapenda DKI Jakarta dan Lusiana.

Diketahui, Lusiana Herawati sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta dilantik pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021. Pelantikan digelar di Balai Agung Balaikota.

"Pak Heru itu orang paham soal Jakarta dan SKPD pemprov. Saya yakin pejabat memble pasti kena depak," tambah Rian.