.png)
RN - Kasus heboh yang menerpa DPRD DKI Jakarta jadi obrolan warganet. Netizen memberikan tebakan, apakah ada politisi Kebon Sirih bakal masuk penjara?
"Tebak deh, masuk gak tuh penjara para ma....," sindir netizen di media sosial, Kamis (19/1).
"KPK garap dong, jgan cuma diem aja," tulis netizen lainnya.
BERITA TERKAIT :PT INTI Bakal Dicak-Acak KPK, Kasus Pengadaan Laptop Rugikan Negara Rp 100 M
Gubernur Baru Jakarta Dapat Anggaran Rp 91 Triliun
Seperti diberitakan, mafia tanah di DPRD DKI Jakarta ketar-ketir. Sebab, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sejumlah barang bukti terkait pengadaan tanah di Pulogebang oleh Perumda Sarana Jaya (SJ) tahun 2018-2019.
Dokumen itu ditemukan KPK saat melakukan penggeledahan di gedung DPRD DKI Jakarta pada Selasa (17/1/2023).
Sumber di DPRD menyebutkan, saat ini banyak dewan yang lagi panik. "Penggeledahan bikin shock dewan, mereka yang keseret panik," ungkap sumber yang namanya enggan disebutkan.
"Dari penggeledahan ini tim penyidik menemukan berbagai dokumen dan alat bukti elektronik yang di antaranya diduga terkait proses pembahasan dan persetujuan penyertaan modal pada Perumda SJ di DPRD DKI Jakarta yang kemudian dipergunakan di salah satunya untuk pengadaan tanah di Pulogebang Jakarta," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu (18/1/2023).
Selain kasus tanah di Pulogebang, kasus heboh lainnya adalah soal beras busuk Bansos. Bahkan, akun Kurawa menyebut nama dan vendor yang terlibat dalam pengadaan beras bantuan saat Corona itu.
Komunikolog Politik & Hukum Nasional, Tamil Selvan mendesak KPK agar segera bergerak. "KPK jangan tunggu bola harusnya segera bertindak dan bergerak agar tidak jadi isu liar," bebernya kepada wartawan, Kamis (19/1) malam.
Pengamat yang akrab disapa Kang Tamil ini melanjutkan dua isu yang bikin heboh Jakarta seperti beras Bansos dan tanah Pulogebang saat ini menjadi pertanyaan publik. "Jadi wajar saja jika publik bertanya atau bahkan bertaruh soal itu," terangnya.
Kang Tamil juga heran dengan sikap Perumda Sarana Jaya yang terkesan bak juru bicara dari dewan. "Apa karena banyak DPRD yang namanya keseret," sindirnya.
Sebelumnya, pegiat media sosial Rudi Valinka lewat laman Twitter pribadinya @kurawa mencuit soal temuan dugaan korupsi Bansos DKI Tahun 2020 senilai Rp2,85 triliun.
Temuan penimbunan beras Bansos milik Perumda Pasar Jaya Tahun Anggaran 2020 tersimpan di sebuah gudang kawasan industri Pulogadung, Jakarta Timur. Anggaran Bansos DKI 2020 menggunakan APBD DKI senilai Rp3,65 triliun dalam bentuk paket sembako.
Kepala Dinas Sosial DKI Jakara, Premi Lasari menepis isu dugaan korupsi bantuan sosial (Bansos) Covid-19 yang dilakukan Perumda Pasar Jaya senilai Rp2,85 Triliun. Menurutnya kontrak dengan Perumda Pasar Jaya berakhir 31 Desember 2020 lalu.
Corporate Secretary Perumda Pasar Jaya Muhammad Fachri membantah adanya indikasi korupsi Bansos. Pihak Perumda Pasar Jaya telah berhasil menuntaskan pekerjaan dari Dinas Sosial untuk Penyediaan dan Penyaluran Bantuan sosial pada periode April - Desember 2020 untuk warga Jakarta yang terdampak pandemi Covid-19.
Kendati begitu, dirinya mengatakan bahwasanya terdapat sisa stok yang merupakan persediaan atas usaha retail Perumda Pasar Jaya lebih kurang 920.000 kilogram saat ini tersimpan di Gudang kawasan Pulogadung.
"Selama penyimpanan, beras tersebut mengalami penurunan kualitas," kata Fachri, Rabu (18/1/2023).
