Serapan Rendah, Dewan Minta Anies Evaluasi Dinas Citata

RADAR NONSTOP - Pemprov DKI mencatat realisasi belanja daerah per 31 Desember 2018 hanya Rp61,59 triliun atau 82.03 perses dari jumlah APBD DKI 2018 Rp75,09 triliun.

Rendahnya serapan anggaran, tentu menjadi kabar buruk bagi pemerintahan Anies Baswedan, karena rakyat akan menilai roda pembangunan tidak berjalan dengan mulus.

Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Bestari Barus mengingatkan, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mesti menertibkan atau dilakukan pergantian kepala Dinas yang serapannya jeblok. 

BERITA TERKAIT :
DPRD Tangsel Tancap Gas, Kebut 12 Raperda Di 2025

---

PPP DKI Aja Ambruk, RIDO Bisa Kena Prank Sandiaga Uno?

---

Dia menjelaskan, berdasar data publik.bapedadki.net, Dinas Sumber Daya Air dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan adalah SKPD dengan serapan di bawah rata-rata.

’’Anies harus berani melakukan evaluasi atau memang kalau tak mampu diganti dinas tersebut,’’ kata Bestari kepada wartawan di DPRD DKI Jumat (4/1/2019).

Anggota Komisi D DPRD DKI itu menegaskan, serapan Dinas Citata sebesar 74,4 persen. Dari total anggaran sebesar Rp481,996 miliar, Dinas Citata hanya mampu menyerap sebesar Rp358,891 miliar. Bagi, Bestari sebagai seorang kepala dinas tidak baik melemparkan tanggungjawab kesalahannya kepada instansi lain.

’’Mereka ini, sebelum buat program dan anggaran mesti direncankana dengan baik. Baru dibahas di DPRD DKI. Nah, ini artinya kalau tak terlekasan ada yang salah pada perencanaan,’’ bebernya.

Bestari menegaskan, era Anies ini koordinasi antar dinas atau badan lambat akibat tingginya ego sectoral. Padahal, padahal jaman Gubernur Basuki T. Purnama (Ahok) koordinasi antar SKPD sangat cepat sehingga pekerjaan bisa cepat selesai. ’’Ini yang perlu dievaluasi dinas mana saja yang jeblok dan koordinasinya lemah. Salah satunya, memang Dinas Citata, Dinas SDA, dan Dinas Lingkungan Hidup harus dievaluasi atau diganti,’’ tegasnya.

Menurut dia, memang Dinas Citata mesti berbenah jika ada program yang tak berjalan jangan menyalahkan SKPD atau badan lain. Sebab, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Seharusnya, koordinasi mencari solusi untuk menyelesaikan persoalan tersebut. ’’Ya, memang ada kerjaan Citata yang kerja sama dengan dinas lain. Citata harus berbenah dan ini berlaku untuk semua,’’ tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Citata Benny Agus Chandra menjelaskan, kegiatan yang tak bisa dieksekusi itu adalah pembangunan Kantor Pemadam Kebakaran Jakarta Timur. Ia menjelaskan pembangunan Kantor Damkar Jakarta Timur menggunakan hampir 25 persen dari anggaran Dinas Citata. Sehingga ketika proyek itu gagal terlaksana, serapan anggaran Dinas tersebut menjadi jeblok.

Benny mengatakan Wali Kota Jakarta Timur dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sudah mencoba menertibkan para penghuni liar itu 4 sampai 5 kali, tapi selalu gagal. Para penghuni liar tersebut ogah pindah ke Rumah Susun Warga yang dijanjikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. ’’Kontraktor saya jadi ga berani masuk kalau masih ada orang,’’ ujar dia.