Sabtu,  22 June 2024

Dicap Oposisi, NasDem Gak Pernah Serang Jokowi Dan Pemerintah

RN/NS
Dicap Oposisi, NasDem Gak Pernah Serang Jokowi Dan Pemerintah
Jokowi dan Surya Paloh.

RN - NasDem dikenal sebagai partai yang tahan banting. Di Pilpres 2014, partai besutan Surya Paloh ini juga pernah dihajar kiri kanan karena mendukung Jokowi menjadi Presiden.

Kini NasDem kena gelombang tsunami lagi. NasDem dicap sebagai partai oposisi dari Jokowi. Tapi, hingga kini NasDem tidak pernah menyerang Jokowi dan program pemerintah.

Cap oposisi NasDem lantaran dia mendukung Anies Baswedan sebagai capres. NasDem juga berkoalisi dengan PKS dan Demokrat.

BERITA TERKAIT :
Kuasa Hukum SYL: Seperti Habis Manis Sepah Dilepeh
Galau Dukung Edy Rahmayadi Atau Bobby, NasDem Jangan Kebanyakan Gimik?

Setelah Sekjen Nasdem Jhonny G Plate dibui karena tuduhan korupsi kini Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang dibidik KPK.

Bahkan, Surya Paloh dan elit NasDem berulang kali mengaku kalau partainya tetap mendukung Jokowi hingga masa jabatan berahir 2024. Soal beda pilihan dukung mendukung capres adalah hal lumrah dalam mengambil sikap politik pilpres.

Nasdem baru bisa dicap oposisi ketika dia secara resmi mencabut dukungan kepada Jokowi dan keluar dari koalisi pro pemerintah. Apakah Nasdem sedang digerpol (gerakan politik)?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara mengenai langkah KPK menyelidiki dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) yang menyeret nama Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL). Jokowi meminta urusan hukum ditanyakan langsung ke KPK.

Jokowi lantas menyampaikan pesan penting mengenai pengelolaan keuangan negara. Jokowi mengatakan dirinya sudah sering mengingatkan agar para pejabat berhati-hati mengelola uang negara.

Saat ditanya ada atau tidaknya kaitan politik di kasus Kementan ini, Jokowi menepisnya. Menurut Jokowi, segala urusan hukum merupakan kewenangan penegak hukum.

"Itu urusannya siapa, urusan penegak hukum, kalau urusan penegak hukum tanyakan ke penegak hukum, jangan ditanyakan ke saya," ujar Jokowi.

Diberitakan sebelumnya, Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana mengaku mendapatkan informasi yang menuding KPK sedang menarget pihak yang bertentangan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal ini Denny sampaikan ketika KPK mengaku tengah menyelidiki dugaan korupsi di Kementerian Pertanian yang dipimpin Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.

"Pagi tadi saya kembali mendapatkan informasi penting. Kali ini soal dugaan kasus korupsi yang sedang berjalan di KPK. Yang ditarget menjadi tersangka lagi-lagi adalah lawan oposisi. Seorang menteri dengan inisial SYL," kata Denny dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu (14/6/2023).

Denny menyebut, KPK menjadi alat untuk mengganggu Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Diketahui, Syahrul Limpo merupakan salah satu kader Partai NasDem, yang menjadi pengusung Anies sebagai capres.

Meski demikian, menurut Denny, gangguan ini tidak bakal berpengaruh dan justru makin menguatkan posisi NasDem. Dia juga mengeklaim, Surya Paloh sebagai ketua umum partai itu tak akan terpengaruh dengan isu yang muncul.

"Dalam satu pertemuan elit partainya, Surya Paloh dikabarkan menegaskan, 'abang ini jangankan masuk penjara, dibunuh pun tetap tidak akan berubah mendukung Anies Baswedan'," tegas Denny.

Denny melanjutkan, jika tudingan itu benar, maka hukum telah direndahkan. Apalagi, ia mengaku mendapatkan info bahwa ada seorang menteri senior yang mendatangi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk minta izin menjadikan seorang pemimpin partai politik sebagai tersangka.

Namun, ketua umum partai politik itu hingga kini masih tetap aman karena berada dalam satu barisan koalisi dengan pemerintah. "Hukum memang benar-benar direndahkan menjadi alat mengganggu koalisi dan penentu arah pencapresan saja," ujar dia.