Dinilai Tak Becus Kerja, APJ Minta Pj Heru Harus Copot Kadis Gulkarmat DKI

RN - Tingginya tingkat kebakaran di Jakarta menjadi momok yang menakutkan bagi warga DKI Jakarta apalagi bagi warga DKI Jakarta yang tinggal dikawasan padat penduduk. 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkarmat DKI Jakarta sampai saat ini belum terlihat melakukan gebrakan-gebrakan baru terhadap upaya penanggulangan kebakaran yang terjadi. 

Malah Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkarmat DKI Jakarta diterjang isu adanya dugaan kasus korupsi untuk pengadaan peralatan pemadam kebakaran.   

Menyikapi persoalan itu,  salah satu Presedium Aliansi Pemuda Jakarta (APJ) Rahmat dalam keterangan persnya mengatakan, Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkarmat DKI Jakarta sebaiknya ditinjau ulang karena belum bekerja secara maksimal dalam kinerja dengan tingginya angka kebakaran yang terjadi di Jakarta saat ini.

Lanjut Rahmat, masyarakat Jakarta bisa melihat secara langsung dimana terdapat Kawasan padat penduduk kerap kali terjadi kebakaran.  

Bahkan Penanggulangan masih terkesan lambat dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkarmat DKI Jakarta, bahkan dari data yang kami miliki Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkarmat DKI Jakarta pada tahun 2022 telah mengantongi anggaran sebesar Rp 11,8 miliar untuk pembentukan sukarelawan kebakaran, tetapi ditahun 2023 ini belum terlihat pembentukan sukarelawan kebakaran yang ada ditingkat RW.

Rahmat menjelaskan, anggaran sudah ada tetapi pelaksanaan belum terlihat ini menunjukkan itikad tidak baik dari sosok kepala dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkarmat DKI Jakarta untuk meminimalis kejadian kebakaran di DKI Jakarta. 

Terlebih dari hasil pemantauan APJ relawan-relawan yang ada sekarang bergerak atas kemandirian tanpa ada bantuan anggaran dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkarmat DKI Jakarta.

“Anggaran ada dan besar, diwilayah tidak kelihatan. Itu anggaran 118 miliar dimana, kasihan warga hanya jadi bahan eksplotasi saja demi menggeruk anggaran” tegas Rahmat mengakhiri pembicaraan.