WFH 50 Persen DKI, ASN: Bos Lagi Bikin Kebijakan Coba-Coba

RN - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akhirnya melakukan WFH. Kebijakan ini disebut-sebut dampak dari polusi udara yang kronis.

Uji coba work from home (WFH) kapasitas 50% bagi ASN di lingkungan kerja Pemprov DKI dimulai pada 21 Agustus mendatang. Nantinya, WFH akan diterapkan kepada ASN yang tak langsung bersentuhan dengan masyarakat.

"Kami senang saja WFH. Tapi, jangan juga ini kebijakan coba-coba," ungkap seorang ASN yang namanya enggan disebutkan, Kamis (17/8).

ASN juga berharap kebijakan ASN tidak mempengaruhi tunjangan kerja alias TKD. "Asal TKD gak dipotong aja," bebernya.

"Kemarin saya minta Pak Sekda, ya mungkin tanggal 21 Agustus, khusus pegawai yang tidak bersentuhan langsung kita coba, pertama untuk bisa memberikan kenyaman KTT ASEAN," ujar Heru Budi di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (17/8/2023).

Heru mengakui awalnya, WFH diusulkan dimulai pada akhir September mendatang selama 3 bulan. Namun, pihaknya memutuskan mempercepat penyelenggaraan WFH bagi ASN DKI.

"Ya rencana mungkin 1-2 bulan. Rencana (sampai) 2 bulan," kata dia.

"Ya sampai akhir lah, kita coba. Kemarin itu usulannya sampai akhir September ya," sambungnya.

Heru menuturkan kebijakan WFH sebetulnya sudah mulai diterapkan di sejumlah Kementerian dan Pemda. Meski. Selain itu, Heru juga memastikan WFH bakal diterapkan selama penyelenggaraan KTT ASEAN mendatang.

"Di beberapa Kementerian sudah (WFH), di beberapa pemerintah daerah sudah (WFH). Jadi WFH itu kita uji coba. Terkait dengan WFH jelang KTT juga kita usahakan untuk supaya KTT ASEAN berjalan dengan baik di Jakarta," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi bicara soal penanganan polusi udara. Dia mengaku bakal membahas langkah penanganan polusi dengan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

"Kami sebagai DPRD akan bicara dengan Pak Gubernur untuk mengambil langkah dan sikap," kata Prasetyo di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (16/8/2023).

Dia mengatakan DPRD DKI sudah punya sikap soal penanganan polusi udara. Salah satunya usulan penerapan sistem kerja dari rumah (work from home/WFH) 50 persen bagi ASN Pemprov DKI.

"Kalau memang mereka tidak mau mengambil langkah dan sikap, kami (DPRD) mengambil sikap. Saya akan me-WFH-kan teman-teman karyawan, salah satu sikap kita lakukan 50 persen untuk ASN Pemprov DKI antara tanggal, jadi setelah saya bicara dengan Pak Gubernur, dari tanggal 21 Agustus sampai 21 Oktober itu ada WFH 50 persen," ujarnya.

Dia juga mengusulkan WFH 75 persen bagi pegawai lembaga pemerintah lain dan swasta pada 4-7 September 2023. Dia mengatakan hal itu bersamaan dengan gelaran KTT ASEAN.