Dewan DKI Gerahl Hasil Reses Gak Jelas, Takut Kebanyakan Janji Ya Sama Warga?

RN- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DKI Jakarta, sepertinya kesal dengan Pemerintah Provinsi (Pemfrov) terkait kegiatan Reses DPRD.

Para politisi kebun sirih itu mempertanyakan tindak lanjut Pemfrov DKI Jakarta dari hasil menyerap aspirasi Konstituen/masyarakat di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing.

Agustina Hermanto atau Tina Toon di tengah rapat paripurna pembahasan Penyampaian Laporan Hasil Reses mengatakan, dewan seringkali tidak mendapatkan update dari hasil reses mereka

BERITA TERKAIT :
DPRD Tangsel Tancap Gas, Kebut 12 Raperda Di 2025

---

PPP DKI Aja Ambruk, RIDO Bisa Kena Prank Sandiaga Uno?

---

“Ijin, Pimpinan dan Pak Pj. Jadi ini karena Paripurna tentang Reses, kami sudah melaksanakan Reses beberapa kali. Kalau saya sejak 2019, itu ya pak. Sampai sekarang di Rapat, itu selalu saya bilang bahwa kami itu sebagai anggota Dewan ketika kita turun mendapatkan aspirasi dari masyarakat lalu kita kumpulkan ke eksekutif dengan harapan bisa ditindak lanjuti. Tapi, seringkali kita ini tidak mendapatkan update bahwa ini tuh dikerjakan atau tidak, dianggarkan atau tidak, sampai mana prosesnya, lalu selesai atau tidak. Bahkan seringkali kita tahunya ketika kita tinjau lagi, ketika kita turun, atau tau dari masyarakat langsung dan lain-lain”, ujarnya. 

Tina Toon juga membandingkan, sistem aplikasi e-reses yang terbilang tidak secanggih dengan aplikasi belanja online.

“Jadi kemarin saya juga usul pak. Kita kan sudah e-reses sekarang, sistemnya juga online. Sekarang kalau online-online itu ada yang namanya belanja online aja pak, kita namanya pesan - bayar - diproses atau tidak diproses - dikirim - selesai, itu ada. Masa aspirasi kita tidak bisa seperti itu sih pak. Misal U-Ditch, kita mengajukan sekian, dianggarkan enggak nih, masuk enggak, terus proses nya sampai mana. Jadi kita laporan ke warga jadi enak pak. Seperti itu”, ujarnya. 

Sejalan dengan Agustina, anggota fraksi PDI-Perjuangan DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak menuturkan, setelah ditiadakannya Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD (Pokir), eksekutif dalam hal ini harus lebih terbuka.

“Waktu itu dijanjikan tidak ada Pokir. Tetapi kemudian reses kita akan dibawa menjadi programnya eksekutif. Tetapi kemudian dalam kenyataan, kita tidak tahu mana reses kita yang dieksekusi. Itu kan yang disampaikan oleh mbak Tina Toon”, ujarnya.

“Harusnya sesuai dengan apa yang disampaikan mbak Tina Toon tadi. Kalau memang tidak ada Pokir, tetapi ada reses yang dimasukkan ke dalam eksekutif, tunjukkan yang mana yang benar dikerjakan. Itu yang diminta kan tadi”, tutupnya.