COVID-19 Masih Ngegas, Ketua Komisi D Minta Pj Gubernur Tunda Pembayaran Sewa Rusunawa

RN - Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Ida Mahmudah meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dapat segera merealisasikan penundaan biaya sewa bagi penghuni Rusunawa.

Ida mengatakan, para penghuni Rusunawa menyampaikan keresahan dengan informasi adanya tagihan sewa Rusunawa yang sudah harus dibayarkan mulai mulai 20 Desember 2023.

"Bahkan, penghuni Rusunawa saat ini sudah ada yang melaporkan saldonya langsung terpotong untuk pembayaran sewa. Padahal, saat Rapat Paripurna beberapa hari lalu saya sudah minta adanya penundaan," ujarnya, Selasa (19/12).

BERITA TERKAIT :
Pengamat: Orang Lama Jangan Ikut Seleksi, DPRD Harus Audit Anggaran KPID Jakarta

---

Sudah Gak Corona Lagi, DPRD DKI Cari Tempat Rapat Yang Cihuy Bahas RAPBD 2025

---

Ironisnya, lanjut Ida, pengenaan kembali biaya sewa Rusunawa ini dilakukan tanpa melalui tahapan sosialisasi yang cukup. Sehingga, para penghuni Rusunawa juga belum siap melakukan pembayaran.

"Saya memohon kepada eksekutif untuk mendengar aspirasi warga penghuni Rusunawa. Pemerintah harus hadir membantu warganya. Terlebih, kita ketahui para penghuni Rusunawa adalah masyarakat berpenghasilan rendah atau kurang mampu," ucapnya.

Ida menyampaikan, penundaan ini perlu dilakukan karena kondisi perekonomian warga belum sepenuhnya pulih sebagai dampak dari pandemi COVID-19.

"Bahkan kita ketahui bersama akhir-akhir ini sebagaimana data dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta, kasus COVID-19 di Jakarta kembali mengalami peningkatan," bebernya.

Ida menjelaskan, melihat kondisi situasional yang ada maka sebaiknya pengenaan kembali pembayaran sewa Rusunawa dapat dilakukan setelah Pilkada atau paling cepat usai Hari Raya Idul Fitri tahun depan.

"Kita tentu ingin para penghuni Rusunawa nantinya dapat merayakan Natal dan Lebaran dengan penuh suka cita. Belum terbebani pembayaran uang sewa," terangnya.

BACA EDISI CETAK RADAR NONSTOP. TERBIT DARI SENIN HINGGA JUMAT.

Menurutnya, sebelum dilakukan pengenaan kembali kewajiban pembayaran sewa Rusunawa sangat penting untuk diadakannya sosialisasi kepada penghuni Rusunawa.

"Jangan sampai aturan sudah diberlakukan tapi sosialisasinya menyusul. Saya berharap minimal satu bulan sebelum pemberlakuan lagi tarif sewa Rusunawa sosialisasi sudah bisa dilakukan," ungkapnya.

Ida menambahkan, dirinya sudah menyampaikan langsung usulan tersebut kepada Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.

"Pak Heru sudah menyampaikan kepada saya bawa pembayaran sewa Rusunawa baru akan dikenakan kembali Maret mendatang. Saya minta ini bisa direalisasikan," tandasnya.