Pemakzulan Jokowi Santer Tapi Bisa Layu, Banyak Operator Operasi 

RN - Kasak-kusuk wacana pemakzulan Jokowi kian melebar. Beberapa aktivis peduli demokrasi mulai geram dengan sikap pemerintah yang dinilai telah kebablasan.

Isu pemakzulan kian menguat usai sejumlah tokoh yang tergabung dalam Petisi 100 datang menemui Menko Polhukam, Mahfud MD. Mereka mengajukan permintaan pemakzulan Jokowi karena sang presiden dianggap terlalu ikut campur.

Para tokoh itu meminta Pemilu 2024 dilakukan tanpa Jokowi. Sebab, Kepala Negara dinilai tak netral usai mengimbau jangan ada serangan personal dalam jalannya debat Pilpres 2024.

BERITA TERKAIT :
Megawati Muncul Usai Jokowi Turun Di Jateng & Jakarta, Tuding Aparat Gak Netral

---

Jokowi Getol Endorse RIDO, Dendam Ke PDIP Atau...?

---

Kekesalan aktivis dan beberapa tokoh memang sudah memuncak usai putusan MK yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Tapi, isu pemakzulan bisa kandas. 

Sebab banyak operator yang mencoba meredam isu pemakzulan. Selain itu, Jokowi dinilai masih kuat dan dudukung penuh oleh TNI serta Polri.

Artinya isu pemakzulan bisa kandas di tengah jalan. Komunikolog Politik dan Hukum, Tamil Selvan kalau hal itu hanya isu. "Memang tidak ada alasan-alasan pendukungnya dari impeachment," kata Kang Tamil, sapaan akrab Tamil Selvan.

Direktur Eksekutif Sentral Politika, Subiran Paridamos menilai, petisi 100 yang diinisiasi oleh Faizal Assegaf dan kawan-kawan yang mengangkat isu pemakzulan Jokowi, erat kaitannya dengan kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Menurut mereka, Presiden Jokowi ikut cawe-cawe, mulai dari fenomena putusan MK yang meloloskan Gibran, hingga isu netralitas dan kecurangan pemilu," ujar Subiran. 

Sementara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud sepakat dengan permintaan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) agar Presiden Joko Widodo netral di Pilpres 2024.

“Kami setuju dengan pendapat Pak Jusuf Kalla,” kata Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto di Kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (12/1).

Bagi Hasto, JK merupakan tokoh  berpengalaman di kancah perpolitikan nasional. Sehingga, Sekjen DPP PDIP ini meyakini Jokowi akan mendengarkan pendapat mantan Ketua Umum Partai Golkar itu.

“Beliau (JK) sosok pemimpin berpengalaman, dan apa yang disampaikan Pak JK kami yakin didengarkan Pak Presiden Jokowi,” kata Hasto.

Seharusnya, Jokowi menjalankan sisa kepemimpinannya sebagai kepala negara dengan meninggalkan warisan yang baik untuk bangsa dan negara itu sendiri.

“Jangan sampai tercatat sebagai sosok yang tidak mampu menjadi payung keadilan bagi rakyat, tidak mampu menjalankan pemilu yang demokratis. Ini yang diharapkan dan dipesankan Pak JK terhadap Presiden Jokowi,” pungkasnya.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menilai ada pihak-pihak yang mengambil kesempatan menggunakan narasi pemakzulan Presiden untuk kepentingan politik elektoral.

Ari menjelaskan pemakzulan terhadap presiden sudah diatur jelas oleh konstitusi. Proses tersebut harus melibatkan DPR, MPR, dan Mahkamah Konstitusi (MK). 

"Dengan syarat-syarat yang ketat. Di luar itu adalah tindakan inkonstitusional," bebernya.

Selain itu, Ari memastikan Presiden Jokowi akan terus bekerja hingga akhir masa jabatan. Terakait ada atau tidaknya pelanggaran pemilu, Ari menyerahkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Jadi, apabila terjadi pelanggaran pemilu, laporkan saja ke Bawaslu," terangnya.