Isu Rombak Semua Pejabat, Pj. Wali Kota Bekasi Diminta Gak Usah Bikin Gaduh

RN - Setelah Politisi Kali Malang, kini giliran Organisasi Masyarakat (Ormas) menentang rencana sikap Pj. Walikota Bekasi, Raden Gani Muhamad yang diisukan akan melakukan Rotasi/Mutasi besar-besaran di Pemerintahan Daerah Kota Bekasi.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Resot Ormas Gibas Kota Bekasi, Deni Muhamad Ali mengatakan jika Pj. Walikota benar hal ini di pasti akan hanya akan membuat gaduh pasca Pemilu. 

"Apa yang akan di lakukan (mutasi) oleh Pj. Walikota kurang cermat dan  akan menambah kegaduhan, tidak memberikan rasa kenyamanan masyarakat Kota Bekasi bahkan masyarakat Kota Bekasi tidak begitu mengenal Pj. Walikota, karena tidak  pernah adanya silaturahmi ke Tokoh-tokoh Agama, masyarakat, Ormas dan LSM, bahkan seolah-olah memfilter diri, dan beberapa hal yang bikin gaduh bahkan hampir mencederai harkat dan martabat masyarakat Kota Bekasi," ungkap Deni kepada radarnonstop.co, Jum'at (8/3/2024). 

BERITA TERKAIT :
Kena Masalah, Akun Tiktok Herkos Voters Dilaporkan ke Polres Kota Bekasi

---

Mendekati Pencoblosan, DPRD Kota Bekasi Ingatkan KPU dan Bawaslu Bekerja Profesional

---

Deni juga sangat menyayangkan langkah Pj. Walikota Bekasi yang di nilai eksklusif dan membatasi diri beraudiensi dengan masyarakat. Sejak kepemimpinan Pj. menurutnya tidak ada upaya untuk merangkul semua kalangan baik Tokoh Masyarakat, Ulama, Mahasiswa maupun LSM dan Ormas. 

"Apalagi saat ini adanya tindakan yang saya anggap menciderai martabat warga diantaranya. Telatnya Dana Bonus Atlet peraih medali ProProv 2022, terkait persoalan Jersey Paslon pada saat Pemilu kemarin, dan rencana mutasi ini menabrak dan melanggar Aturan Undang ASN No. 5 tahun 2014, bahwa Pejabat ASN belum boleh di Mutasi selama dua tahun dan bilamana hal ini terjadi, kami Aliansi Ormas dan LSM Kota Bekasi siapp adakan aksi," tegasnya.

Ditambahkan Deni seharusnya Pj. Walikota ini harus lebih cermat dan hati-hati saat Pemilu yang masih berproses dan menjelang bulan Suci Ramadhan, dan lebih fokus mengurus persoalan kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi, harga beras yang tinggi dan dan harga bahan sembako yang naik. Apalagi kalo bicara infasi Kota Bekasi yang tinggi, bukan menambah persoalan baru. 

"Kami selama ini diam bukan berarti tidak memantau atau mengamati kinerja PJ, tapi kami masih menghormati dan terus mencermati perkembangan kepemimpinan dari PJ," katanya.

Dia berharap agar PJ Walikota Bekasi lebih bijak dan cermat dalam mengambil kebijakan. Jika di lihat dari kinerja para Pejabat saat ini rata-rata juga menunjukan prestasi dari mulai penyerapan anggaran hingga ke pendapatan yang cukup tinggi. 

"Jangan karena hasutan segelintir oknum nanti kebijakan PJ akan mendapat pertentangan dari banyak pihak. Imbasnya masyarakat yang akan jadi korban. Mari kita buat Bekasi aman dan damai di tengah pelaksanaan penghitungan suara Pemilu 2024," tandasnya.