Sekjen Partai Pro Ganjar Bidik Eks Ketua MK Anwar Usman, Awas Nanti Kena Setrum?

RN - Empat sekretaris jenderal (sekjen partai pendukung Ganjar-Mahfud siap menggugat. Mereka melayangkan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kami memberikan dukungan sepenuhnya terhadap upaya yang dilakukan oleh Tim Hukum Ganjar-Mahfud yang telah menerima kuasa dari pasangan Ganjar-Mahfud untuk melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam jumpa pers di Media Center TPN Ganjar Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2024).

Hasto menilai ada kecurangan dalam tahapan Pemilu 2024, terlebih pilpres. Dia menyebut kecurangan terjadi dari hulu ke hilir. 

Dia menyoroti pelanggaran kode etik mantan Ketua MK Anwar Usman yang menjadi jalan bagi Gibran Rakabuming Raka maju dalam Pilpres 2024.

"Ketika Mahkamah Konstitusi yang seharusnya diisi oleh para negarawan, yang seharusnya tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan, ternyata ada abuse of power dari Presiden Jokowi. Sehingga bisa diintervensi karena hubungan kekeluargaan," ucap Hasto.

"Ada persoalan di tingkat hulu yang menggunakan teori hukum manapun itu seharusnya tidak boleh diambil suatu keputusan," sambung dia.

Adapun hilirnya, menurut Hasto, terjadi politk uang atau money politics hingga intimidasi. Dia menyebut intimidasi masih terus dilakukan kepada berbagai kelompok-kelompok yang kritis.

Hasto menyoroti narasi yang mengatakan pihaknya tidak mau menerima kekalahan. Dia mengatakan pertimbangan pengajuan sengketa pemilu yakni untuk menjaga konstitusi hingga nilai-nilai demokrasi.

"Maka terhadap hasil yang diumumkan KPU tadi malam, sikap dari partai politik pengusung Pak Ganjar-Mahfud menegaskan bahwa proses pemilu belum selesai," tegasnya.

Lebih jauh, Hasto berbicara perihal dugaan masifnya operasi yang dilakukan untuk menghambat Ganjar-Mahfud. Hasilnya, kata Hasto, tindakan itu turut mengecilkan suara-suara partai politik pendukung Ganjar-Mahfud.

"Kemudian akibatnya juga ke teman-teman dari PPP, kita melihat ada upaya untuk penggelembungan suara PSI saat itu yang dilakukan secara sistemik. Dan kemudian suara dari PPP, Perindo, dan Hanura yang berdasarkan survei internal itu juga tidak seperti ini hasilnya," tutur Hasto.

"Kami juga memberikan solidaritas kami terhadap teman-teman seperjuangan dari PPP, Perindo dan Hanura," tambahnya.

Di sisi lain, Hasto juga mengatakan bahwa data perolehan suara di Sistem Informasi Rekapitulasi (SiRekap) masih berubah-ubah. Padahal, kata dia, KPU telah menetapkan hasil Pemilu 2024.

"Hari ini, kami masih melihat bahwa perhitungan-perhitungan di dalam Sirekap itu masih banyak mengalami perubahan-perubahan," ungkap dia.

Hasto menjelaskan, dirinya telah melakukan pengecekan, pada pukul 23.00 Rabu malam atau setelah KPU menetapkan hasil Pemilu 2024. Namun, data di Sirekap masih berubah-ubah lebih dari 753 kali.

"Saya mengecek, tadi malam saya tungguin langsung dari jam 23.00 tadi malam, sampai tadi siang sekitar jam 12.30 itu setidaknya masih ada perubahan di lebih dari 753 kali perubahan, padahal dinyatakan sudah rekapitulasi selesai," jelasnya.