.png)
RN - Prabowo-Gibran berencana menambah kursi menteri menjadi 40. Saat ini jumlah pos kementerian berjumlah 34.
Penambahan itu kabarnya untuk mengakomodir koalisi yang baru masuk. Nah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tak memberikan masukan soal wacana penambahan nomenklatur kementerian menjadi 40.
"Ooh gak ada, gak ada," kata Jokowi usai meresmikan Indonesia Digital Test House (IDTH) di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Depok, Selasa (7/5/2024).
BERITA TERKAIT :Baru Ridwan Kamil Yang Jelas Posisinya, Dari Gubernur Jabar & Jakarta Hingga Menteri, Elit Golkar Jangan Baper?
Mafia Tanah Bikin Sengsara Rakyat Di Jakarta, Pak Menteri ATR/BPN Bantu Dong
Jokowi pun enggan menanggapi mengenai rencana tersebut. Menurut dia, hal itu seharusnya ditanyakan kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
"Ahh kabinet yang akan datang ditanyakan dong kepada presiden terpilih. Tanyakan kepada presiden terpilih, tanyakan pada presiden terpilih," ujarnya
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman menanggapi isu terkait pembentukan 40 kementerian untuk pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya hal tersebut baik, mengingat Indonesia adalah negara besar.
"Dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus. Negara kita kan negara besar, tantangan kita besar, target-target kita besar," ujar Habiburokhman di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/5/2024).
"Wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dalam pemerintahan sehingga jadi besar," katanya melanjutkan.
Namun ia menegaskan, banyaknya kementerian bukanlah untuk mengakomodasi dukungan politik yang ditujukan kepada Prabowo-Gibran. Sebab, partai politik tentu menyerap aspirasi masyarakat terkait kabinet periode 2024-2029.
"Apakah besar, efektif, tidak efektif, dan lain sebagainya, kan tentu pertimbangan beliau. Karena yang akan terima rapor dari rakyat itu beliau ya, kita serahkan kepada beliau, melaksanakan dan mengeksekusi hak-haknya tersebut," ujar Habiburokhman.
Sementara Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan jumlah kementerian di era kabinet Indonesia Maju (KIM) saat ini sudah dalam komposisi yang ideal bagi pemerintahan di Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan Wapres menjawab pertanyaan seputar wacana penambahan jumlah pos kementerian di kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
"Jumlahnya memang kalau sekarang ini kan 34 itu cukup ideal dalam rangka kita kajian waktu itu sudah cukup," kata Wapres Ma'ruf Amin usai menghadiri acara halal bihalal Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta, Selasa (7/5/2024).
Namun bila presiden dan wakil presiden terpilih memandang penambahan jumlah pos kementerian sebagai sebuah kebutuhan, kata Wapres, wacana tersebut memungkinkan untuk direalisasikan.
"Tapi bisa saja lebih daripada itu. Kalau bahasa kyainya itu lilhajah, kalau ada keperluan mungkin bisa lebih dari itu saya kira," katanya.
