Sabtu,  27 July 2024

Foya-Foya KPU Bak Don Juan, Dari Naik Jet Pribadi & Dugem Hingga Rapat Sana-Sini  

RN/NS
Foya-Foya KPU Bak Don Juan, Dari Naik Jet Pribadi & Dugem Hingga Rapat Sana-Sini  
Ilustrasi

RN - Kinerja KPU disorot anggota DPR. KPU disebut gemar berfoya-foya dari menyewa jet pribadi hingga dugem. 

Cercaan kritik pun dilontarkan kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Awalnya kritik ini disampaikan oleh anggota Komisi II DPR RI F-Golkar Riswan Tony. Dia menyoroti gaya hidup anggota KPU yang gemar berfoya-foya. Hal itu disampaikan Riswan dalam rapat kerja KPU dengan Komisi II, di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/5/2024). Dia mempertanyakan kinerja anggota KPU selama empat tahun terakhir.

BERITA TERKAIT :
PB KAMI Desak Peredaran Oli Ilegal Dan Sparepart Palsu Diusut Tuntas
Gagal Nyaleg, Eks Jubir KPK Ngarep Masuk Gedung Merah Putih 

"Empat tahun ini ngapain aja mereka, coba bayangkan itu empat tahun dengan anggaran yang ada sering bolak balik Jakarta, belum lagi yang mengatakan pusat sering ada rapat sana rapat sini," kata Riswan.

"Tiap minggu mereka ke sini, oleh karenanya kalau ada anggaran 2025 ini untuk tahun depan 2025 tidak ada lagi Pilkada, kita kecilkan saja ketua jangan lagi miliar-miliar triliunan," sambung dia.

Menurutnya, anggaran yang terlalu besar membuat gaya hidup anggota KPU pun berubah. Dia lantas mencontohkan gaya hidup anggota KPU seperti tokoh fiksi Don Juan.

"Ini akhirnya bukan apa-apa kaget ini. Punya uang Rp 56 T itu kaget, akibatnya udah ada yang kayak Don Juan. Nyewa privat jet, belum lagi dugemnya, bukan kita nggak dengar itu pasti DKPP tau, nggak mungkin nggak tahu, belum lagi wanitanya," jelas dia.

"Jadi minta khusus Pak Ketua DKPP kita minta buka-bukaaan kalau nggak mau terbuka kita minta tertutup," imbuhnya.

Sementara Ketua KPU Hasyim Asy'ari pun menyampaikan jawaban atas kritik ini. Hasyim mengatakan alasan penyewaan private jet semata dalam rangka monitoring logistik Pemilu.

"Kalau pesawat kan pesawat sewaan untuk monitoring logistik. Pengadaan logistik kita cuma 75 hari loh dan yang bertanggungjawab KPU. Kalau logistik gagal, 14 Februari gagal, siapa yang dimintai tanggungjawab?" kata Hasyim kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5/2024).

Hasyim mengatakan penyewaan jet untuk memastikan surat suara terutama formulir dapat terkirim tepat waktu. Ia menyinggung waktu pengadaan logistik hanya 75 hari yang mesti diselesaikan dengan benar.

"Memang untuk memastikan surat suara terutama surat suara formulir terkirim tepat waktu," ujar Hasyim.