Pelayanan Haji Amburadul, Menag Yaqut Cholil Qoumas Bakal Dirujak Di DPR 

RN - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas bakal dibombardir DPR. Diketahui saat ini DPR berencana membentuk panitia khusus (pansus) guna mengevaluasi pelaksanaan ibadah haji tahun 2024.

Seperti diberitakan, pelayanan haji tahun ini dinilai amburadul oleh Satgas Haji DPR. Dari AC yang mati, tenda melebihi kapasitas hingga menu makanan tidak ramah kepada jamaah lanjut usia (lansia). 

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka menyebut pembentukan pansus diharapkan bisa menggali persoalan keuangan hingga manajemen.

"Untuk melihat variabel variabel, termasuk juga pengelolaan keuangan haji, manajemen kuota, akses terhadap pelayanan haji yang layak, fasilitas haji yang layak. Paling tidak ada lagi maktab yang overcapacity. Terus harga penerbangan yang tidak terlalu mahal, menyangkut biaya efisiensi berangkat haji," kata Diah, Selasa (18/6).

Artis yang biasa disapa Oneng ini menilai berbagai aspek dalam pelaksanaan haji harus dibicarakan secara mendalam. Perlu pula dibahas lintas komisi di DPR.

Sebelum pansus, Oneng menyatakan DPR harus menyelesaikan terlebih dahulu rapat panitia kerja (panja).

"Nanati kita tutup panja haji dlu baru pembentukan pansus. supaya [tahu] kenapa sih kok banyak terus korbannya. itu kan enggak cukup kalau panja karena kan lebih ke penyenggaraan. Kalau pansus kan lebih ke perbaikan sistem ya," jelas dia.

Terpisah, Ketua DPR Puan Maharani mengamini ada rencana pembentukan pansus guna mengevaluasi pelaksanaan haji tahun ini.

Dia mengatakan sebenarnya pelaksanaan haji lebih kondusif ketimbang tahun lalu. Meski demikian, DPR tetap perlu melakukan evaluasi mendalam guna peningkatan pelayanan.

"Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR berencana membentuk pansus untuk mengevaluasi penyelenggaraan Ibadah Haji 2024. Meskipun pelaksanaan ibadah haji tahun ini lebih kondusif ketimbang tahun lalu, kualitas pelayanan harus terus ditingkatkan," kata Puan.

Beberapa aspek yang menjadi perhatian Timwas Haji DPR terkait manajemen kuota haji, petugas haji, dan anggaran haji.

"DPR RI akan mendengar laporan resmi dari Timwas Haji. Dan tentunya kami DPR akan mendukung langkah-langkah yang harus dilakukan sepanjang untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan efisiensi pelaksanaan ibadah haji," kata Puan.