.png)
RN - Menkominfo Budi Arie Setiadi diminta kerja serius. Bobolnya pusat data nasional (PDN) harus menjadi perhatian dan konsentrasi.
Apalagi anggaran untuk pusat data nasional (PDN) mencapai Rp700 miliar. Budi Arie yang biasa disapa Muni ini adalah pendiri relawan Jokowi, Projo.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan negara menggelontorkan uang cukup besar untuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), termasuk Rp700 miliar bagi pusat data nasional (PDN).
BERITA TERKAIT :Meutya Menkominfo, Emak-Emak: Menteri Sebelumnya Cuma Omdo, Tolong Babat Judol Mbak
Meutya Digadang Jadi Menkominfo, Jatah Golkar 5 Menteri?
PDN yang belakangan ini down alias tumbang imbas diserang hacker masuk dalam salah satu komponen belanja Kominfo hingga Mei 2024.
"Untuk Kominfo ada Rp4,9 triliun sudah dibelanjakan. Ini dari mulai pemeliharaan dan operasional BTS 4G Rp1,6 triliun dan Data Center Nasional Rp700 miliar," ungkapnya dalam Konferensi Pers APBN KiTA secara virtual, Kamis (27/6).
"Kapasitas satelit Rp700 miliar dan Palapa Ring Rp1,1 triliun. Jadi, belanja untuk Kominfo cukup besar mendekati Rp5 triliun, yaitu Rp4,9 triliun," imbuh Sri Mulyani.
Wanita yang akrab disapa Ani itu menjelaskan belanja negara secara keseluruhan mencapai Rp1.145,3 triliun per Mei 2024. Uang negara sebanyak itu sudah dibelanjakan 34,4 persen dari total pagu anggaran alias 14 persen lebih tinggi dibandingkan tahun lalu.
Sementara itu, belanja pemerintah pusat yang sudah terealisasi menyentuh Rp824,3 triliun. Ani mengatakan ini naik 15,4 persen secara tahunan (year on year/yoy) dan sudah mencapai 33,4 persen dari pagu anggaran 2024.
Rinciannya, Rp388,7 triliun untuk belanja kementerian/lembaga (K/L), meliputi penyaluran berbagai bantuan sosial hingga pembangunan infrastruktur. Ada juga belanja non-K/L sebesar Rp435,6 triliun yang diperuntukkan untuk subsidi energi hingga pembayaran manfaat pensiun.
"Untuk (tema) infrastruktur, belanjanya mencapai Rp112,9 triliun. Kalau kita lihat, ini artinya kita sudah membelanjakan 26,7 persen dari total alokasinya," jelasnya.
"Kalau dibandingkan tahun lalu, ini melonjak tinggi 20,6 persen. Tahun lalu, level belanja infrastruktur itu Rp93,7 triliun, sekarang melonjak ke Rp112,9 triliun. Ada berbagai akselerasi belanja yang kita lihat memang dari kementerian untuk mencoba menyelesaikan sebelum periode pemerintahan ini berakhir," tandas Ani.
Terlepas dari anggaran infrastruktur yang cukup besar, termasuk untuk mengelola data center, faktanya PDN tak kebal serangan siber.
Menkominfo Budi Arie Setiadi mengakui Pusat Data Nasional mengalami gangguan pada Kamis (20/6) dan berimbas ke sejumlah layanan publik di Indonesia. Salah satu yang paling terdampak dan viral adalah terganggunya layanan imigrasi di bandara.
Kepala Badan Siber dan Sandi negara (BSSN) Hinsa Siburian mengungkapkan ada serangan siber ransomware di balik tumbangnya data center tersebut. Ini merupakan bagian dari modus pemerasan dari kelompok Lockbit 3.0.
Anggota DPR RI Sukamta sebelumnya mempertanyakan sistem tata kelola Pusat Data Nasional (PDN) yang tidak mewajibkan melakukan back up atau pencadangan data.
Ia mengatakan tidak adanya aturan pencadangan data itulah yang akhirnya membuat insiden peretasan menjadi berdampak parah.
"Masalahnya dari dalam tata kelolanya, Kominfo tidak membuat keharusan untuk membuat back up. Jadi back up itu diserahkan kepada pemilik data," ujarnya dalam diskusi publik, Sabtu (29/6).
Sukamta juga turut mempertanyakan alasan Kominfo yang mendasari tidak diperlukannya aturan pencadangan data oleh PDN. Pasalnya, kata dia, lewat adanya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) seluruh Kementerian/Lembaga tidak lagi memiliki tempat penyimpanan data mandiri.
"Ini suatu kekonyolan yang luar biasa. Ketika ada kebijakan menyatukan data seluruh Kementerian, Lembaga dan Pemda," tuturnya.
