.png)
RN - PDN (Pusat Data Nasional) Down atau dibobol hacker. Kementerian Komunikasi dan Informatika hanya pasrah dan tidak berani melawan para peretas yang sudah mengunci dan menguasai data nasional tersebut.
Padahal, uang negara yang digelontorkan untuk membangun PDN tidak sedikit. PDN mulai dibangun pada tahun 2019 dengan dengan belanja proyek Jasa Konsultansi Penyusunan Roadmap Penyelenggaraan Pusat Data Nasional 2019-2024 dengan biaya Rp 506.890.000.
Kemudian, tahun 2019 - 2024 Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika sudah melakukan lelang 16 proyek untuk membangun PDN. Dari 16 proyek ini, alokasi anggaran yang akan digelontorkan mencapai Rp 1.1 Triliun. Dan realisasi anggaran PDN dari 2019 - 2024 hanya mencapai sebesar Rp 972 miliar.
BERITA TERKAIT :Meutya Menkominfo, Emak-Emak: Menteri Sebelumnya Cuma Omdo, Tolong Babat Judol Mbak
Meutya Digadang Jadi Menkominfo, Jatah Golkar 5 Menteri?
Begitu diungkapkan oleh Direktur CBA (Center for Budget Analysis), Uchok Sky Khadafi, kepada radarnonstop.co, Senin (1/7/2024).
“Mengapa realisasi anggaran tidak bisa mencapai Rp 1.1 Triliun, karena pada tahun 2021 ada satu proyek yang gagal lelang. Proyek tersebut adalah Jasa Konsultasi Manajemen Proyek Penyelenggaraan Pusat Data Nasional dengan alokasi sebesar Rp 125.990.652.000,” beber Uchok.
Selanjutnya, Uchok menegaskan, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi alias Munie untuk segera mundur sebagai menteri. Tetapi sampai sekarang kelihatannya Menteri Munie tenang - tenang saja, tanpa ada rasa bersalah sama sekali.
“Padahal, kalau Menteri Munie masih punya rasa malu mesti sudah ikhlas untuk mundur dari jabatan menteri sejak adanya pengumuman PDN Down oleh Pemerintah. Tetapi Menteri Komunikasi Dan Informatika tidak tahu malu, dan masih ingin menikmati fasilitas negara yang disediakan oleh sekretariat Jenderal Kominfo seperti sewa kendaraan dinas menteri dan wakil menteri yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 756.704.000,” katanya.
Lebih lanjut CBA juga meminta kepada KPK untuk membuka penyelidikan atas 16 proyek untuk membangun PDN di kementerian Komunikasi dan Informatika.
“Langkah pertama untuk untuk membuka penyelidikan ini adalah panggil saja menteri Munie ke kantor KPK,” tandasnya.
