.png)
RN - Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mendukung segala inisiatif yang tujuannya membantu mahasiswa membayar biaya kuliah, tak terkecuali menggunakan pinjaman online (pinjol). Penggunaan pinjol untuk pendidikan bukan solusi dan sangat menyesatkan.
"Pernyataan tersebut jelas bukan solusi dan sangat menyesatkan, karena akan membuat mahasiswa terjebak dan terlilit hutang," ujar Anggota DPD RI dari Dapil Jakarta, Prof Dailami Firdaus melalui siaran tertulis dikutip Sabtu (6/7/2024).
Menurut tokoh Betawi ini, jika pernyataan Muhajir itu menjadi kenyataan, maka mahasiswa yang seharusnya fokus dan kosentrasi untuk belajar, akan terganggu dengan beban pikiran karena harus membayar tagihan Pinjol. "Dan harus diingat, pinjaman Pinjol pasti berbunga," katanya.
BERITA TERKAIT :Utang Pinjol Rp 72,03 Triliun, Bukti Rakyat Banyak Yang Susah
Komeng Gagap Disuruh Urus Hutan & Pertanian, Ini Kata Ketua DPD RI
Menurut Dailami, terkait masalah UKT, di sinilah seharusnya negara hadir melalui program dan kebijakan yang tepat, bukan justru menjerumuskan mahasiswa pada masalah baru di kemudian hari.
Ia juga mengingatkan tentang banyaknya kasus yang dipicu oleh Pinjol, dan ia tak dapat membayangkan jika yang terlibat Pinjol adalah mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
"Ini tentu akan lebih membebani keluarga mahasiswa itu, bukan hanya mahasiswa itu saja. Apalagi karena pada saat ini ketersediaan lapangan pekerjaan masih sangat minim. Itu bisa kita ketahui dengan masih banyaknya tingkat pengangguran di usia muda," katanya.
Menurut Dailami, permasalahan pendidikan di Tanah Air seharusnya terselesaikan apabila pemerintah, dalam hal ini instansi terkait, dapat mengelola anggaran secara tepat dan transparan.
Sebab, saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Pembiayaan Pendidikan dengan Komisi X DPR RI, diketahui kalau alokasi dana untuk anggaran pendidikan ternyata harus terbagi untuk peruntukan ke daerah dan dana desa (TKDD).
"Ini menjadi suatu pertanyaan; bagaimana implementasi dari anggaran tersebut, karena apabila anggaran tersebut dioptimalkan untuk Pendidikan, maka permasalahan pendidikan di Tanah Air, termasuk biaya UKT, bisa diselesaikan,' kata Dailami.
Jadi, sambung Senator Jakarta ini, logika menggunakan Pinjol sebagai solusi untuk membayar UKT sangat tidak tepat dan harus diluruskan.
"Jangan sampai ini seolah-olah menjadi kesalahan dari mahasiswa ataupun keluarganya, karena tidak mampu membayar UKT dan akhirnya mengubur mimpi serta masa depannya," pungkas Dailami.
