DKI Jadi DKJ, Pak Jokowi Emang IKN Belum Siap Juga Ya?

RN - Status Jakarta yang bukan Ibu Kota lagi bakal diteken. Surat keputusan presiden (keppres) soal pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan akan dikeluarkan dalam waktu dekat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Joko Agus Setyono memprediksi keppres soal IKN akan terbit pada pekan ini atau pekan depan.

Jika keppres diteken Jokowi maka otomatis, Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta atau DKJ.

"Feeling saya nih Bapak/Ibu sekalian, minggu-minggu ini atau minggu depan Keppres tentang pemindahan Ibukota akan dikeluarkan. Feeling pak," kata Joko dalam acara Sosialisasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta secara daring, Selasa (9/7).

Joko mengatakan Keppres pemindahan IKN dari Jakarta ke Nusantara di Pulau Kalimantan itu harus diteken sebelum upacara peringatan HUT ke-79 RI yang akan digelar di IKN Nusantara pada 17 Agustus mendatang.

"Karena rencana upacara 17 Agustus akan dilaksanakan di IKN ya. Sebelum resmi menjadi Ibukota, tentunya Keppres harus dikeluarkan," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Keppres soal pemindahan IKN dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan belum rampung.

Ia tak menutup kemungkinan keppres itu diterbitkan Presiden terpilih Prabowo Subianto setelah resmi menjabat. Ia mengaku tak mau memaksakan sesuatu.

"Keppresnya bisa sebelum, bisa setelah Oktober, kita melihat situasi lapangan. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum, jangan dipaksakan," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (8/7).

Jokowi mengatakan pembangunan IKN masih terus berproses. Menurutnya, penerbitan keppres untuk menandai pemindahan ibu kota juga harus melihat kondisi pembangunan di IKN Nusantara.

Sementara Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menyindir pernyataan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang tak mau terburu-buru untuk keppres IKN. Menurutnya, ambisi Jokowi yang sejak awal rencana pemindahan IKN dalam waktu dekat sudah terlalu memaksakan.

"Jadi, ya saran saya sih benar jangan dipaksakan, makanya di awal jangan terlalu pede gitu loh, kan sebelumnya kan menyampaikan sudah sangat siap gitu ya, ternyata belum juga," kata Djarot di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (9/7).

Mantan gubernur DKI Jakarta itu menilai pemindahan Ibu Kota bukan hal mudah, termasuk rencana untuk menggelar peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus pada tahun ini.

Djarot juga mengkritik sejumlah fasilitas dasar yang hingga kini juga belum siap, seperti listrik dan air. Kondisi itu, katanya, disebabkan karena proyek pengerjaan yang terlalu tergesa-gesa.

"Artinya apa, inilah salah satu konsekuensi dari kebijakan yang tergesa-gesa, tergesa-gesa, terutama di dalam implementasinya, di dalam eksekusinya," kata Djarot.

Dia juga mengaku optimis IKN bisa dikebut pemerintahan mendatang. Apalagi, ke depan pemerintah terpilih juga punya fokus program sendiri lewat makan siang gratis.

"Belum lagi sudah disedot dengan anggaran makan siang gratis yang sudah disetujui patokannya Rp70 triliun ya, jadi jangan berharap," kata Djarot.