.png)
RN - Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita dicegah KPK ke luar negeri. KPK juga mencegah suaminya, Alwin Basri serta 2 tersangka lainnya.
Mbak Ita dan suami serta para tersangka dituduh terlibat 3 kasus tindak pidana korupsi di Pemkot Semarang.
Hal itu diungkapkan langsung Jurubicara KPK, Tessa Mahardika, saat mengumumkan pencegahan terhadap 4 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, Jawa Tengah.
BERITA TERKAIT :Eks Kader PDIP Yang Loncat Dan Kini Dapat Jabatan Di Kabinet Prabowo
PT INTI Bakal Dicak-Acak KPK, Kasus Pengadaan Laptop Rugikan Negara Rp 100 M
"Larangan bepergian ke luar negeri ini terkait penyidikan yang sedang dilakukan oleh KPK, yaitu dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan barang atau jasa di lingkungan Pemerintah Kota Semarang tahun 2023-2024, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023-2024," papar Tessa kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu sore (17/7).
Pencegahan itu dilakukan berdasarkan surat keputusan nomor 888/2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri untuk dan atas nama 4 orang dalam 6 bulan ke depan.
"Yaitu dua orang dari penyelenggara negara, dan dua orang lainnya dari pihak swasta," pungkas Tessa.
Berdasarkan informasi yang diperoleh redaksi, 4 orang yang dicegah itu merupakan pihak tersangka. Yakni Walikota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, Alwin Basri selaku Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jateng dari PDIP yang juga merupakan suami Mbak Ita, Martono selaku Ketua Gapensi Kota Semarang, dan Rahmat U Djangkar selaku swasta.
Dari proses penyidikan itu, tim penyidik juga melakukan penggeledahan di rumah pribadi Mbak Ita yang merupakan politikus PDIP, dan di lingkungan Pemkot Semarang.
"Iya penyidik KPK melakukan penggeledahan di Pemkot dan rumah PN (penyelenggara negara) di Semarang," kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron.
KPK membantah kalau kasus yang menyeret Hevearita Gunaryanti Rahayu dan suaminya terkait politis. "Murni kasus hukum," tegasnya.
